Dituding ICW Kurang Bayar Royalti US$ 297 Juta, Newmont Membantah

Akhmad Nurismarsyah – detikFinance

Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir adanya kekurangan pembayaran royalti dari PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) hingga US$ 297,7 juta. Namun pihak Newmont bersikukuh royalti yang dibayarnya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.

Perihal kekurangan bayar royalti Newmont itu disampaikan Firdaus Ilyas, selaku Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW dalam diskusi ”PTNNT Menikung Divestasi – Menilep Divestasi” di kantornya, Kalibata, Jakarta (5/5/2011).

“Dari analisis ICW terjadi ‘penilepan’ anggaran royalti PTNNT kepada negara mencapai US$ 297,7 juta dari tahun 2004-2010,” katanya.

Firdaus menyampaikan seharusnya pemerintah mendapatkan royalti dari kegiatan tambang PTNNT di Batu Hijau sebesar US$ 436,6 juta periode 2004-2010.

“Kami menggunakan laporan keuangan Newmont, laporan pemerintah pusat, dan laporan daerah bagi hasil. Berdasarkan perhitungan ICW dari realisasi penjualan kuantitas dan harga serta tarif untuk royalti tambang (mengacu kepada PP 13/2000 dan PP 45/2003), maka seharusnya yang diterima negara itu adalah US$ 436 juta,” tuturnya.

Firdaus menerangkan, seharusnya PTNNT mengikuti kontrak karya serta Peraturan Pemerintah (PP) No 13/2000 dan No 45/2003 dimana untuk tarif kontrak larya tarif royaltinya adalah 3,75% dari hasil penjualan untuk emas, 3,25% dari hasil penjualan untuk Perak, dan 4% dari hasil penjualan Tembaga.

Namun, sejauh ini, menurut ICW tarif kontrak karya royalti aktual PTNNT bagi Emas adalah antara 1%-2% tergantung harga penjualan, begitu juga untuk Perak. Sedangkan, menurut Firdaus yang terendah adalah bagi penjualan Tembaga dimana US$ 45 per ton jika penjualan dalam semesternya kurang dari 80.000 ton/kuartal. Kemudian US$ 55 per Ton jika penjualan dalam semesternya melebihi 80.000 ton/kuartal.

“Ini menjadi catatan khusus untuk tarif royaltinya, maka PTNNT memiliki tarif royalti yang sangat rendah, bahkan untuk tembaga tarif royaltinya lebih rendah dari Freeport yang mengacu PP tersebut,” tukas Firdaus.

Dengan tidak mengacunya kepada kontrak karya PP tersebut, Firdaus mengatakanPTNNT DARI 2004-2010 hanya membayarkan royalti sebanyak US$ 138,8 juta.

“Kerugian terjadi bagi penerimaan pusat dari DBH (Dana Bagi Hasil) tambang PTNNT selama tahun 2004-2010 sebesar 59,5 juta. Kerugian pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dari DBH tambang PTNNT 2004-2010 adalah sebesar US$ 238,2 juta,” jelasnya.

Dikonfirmasi mengenai kekurangan bayar royalti tersebut, Public Relation Manager Newmont Rubi Purnomo menegaskan pihaknya sudah mengikuti aturan soal setoran ke negara.

“Menjawab pertanyaan tentang royalti PTNNT, berikut adalah jawaban kami. Pertama, sesuai dengan aturan dirjen pertambangan PP 13/2001 tsb berlaku untuk KK yang dittd setelah 1 Jan 2001 (KK PTNNT dittd pada 1986). Kedua, demikian juga dengan PP 45/ 2003 hingga saat ini kami mengikuti peraturan yang berlaku dan yang telah disetujui oleh pemerintah,” urai Rubi.

(nrs/qom)

sumber: detikFinance, Kamis 5 Mei 2011

Posted on 20 May 2011, in Tambang and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: