Usut dugaan kolusi di West Madura

Jawa Timur semestinya dapat hak partisipasi

JAKARTA: Kendati perpanjanqan kontrak bagi hasil kerja sama pengelolaan Blok West Madura telah disetujui, ICW tetap meminta KPK menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum terkait dengan perpanjangan blok migas itu. Koordinator Monitoring dan Analisa Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menegaskan pengusutan persoalan perpanjangan blok migas yang berlokasi di lepas pantai Jawa Timur itu tidak bisa dihentikan begitu saja.
Lembaga swadaya masyarakat di bidang pemantauan dan pemberantasan korupsi ini melihat adanya dugaan penyimpangan dan manipulasi dalam perpanjangan kontrak tersebut.

“KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus tetap mengu’sut dan menindak-lanjuti kasus West Madura ini. Paling tidak, KPK harus melihat apakah ada indikasi suap atau tidak. Kalau dugaan penyimpangan dan manipulasi, menurut saya, iya. Itu harus dibuktikan,” jelas dia akhir pekan lalu.

Lagi pula, imbuh Firdaus, Indonesian Resources Studies (Iress) telah lebih dulu menyampaikan dugaan pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara.
Proses pengalihan saham sebelumnya dari Kodeco Energy Co Ltd dan CNOOC Madura Ltd ke PT Sinergindo Citra Harapan dan Pure Link Investment Ltd, jelas dia, sudah sepatutnya dipertanyakan karena terjadi dalam waktu 2 bulan sebelum kontrak berakhir.

“KPK harus mengaudit bagaimana perpindahan saham ke Sinergindo dan Pure Link itu. Kan aneh, ketika kontrak akan berakhir, kemudian [sahamnya] dilepas: Kepentingannya apa?, track record dan kapasitas perusahaan itu [Sinergindo dan Pure Link] bagaimana?.”

Pemerintah telah memperpanjang kontrak PSC kerja sama pengelolaan Blok West Madura Offshore, dengan menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai operator di blok migas tersebut mulai 7 Mei 2011.

PSC JOA yang ditandatangani pada 5 Mei itu menetapkan komposisi kepemilikan hak partisipasi Pertamina sebesar 80 % dan Kodeco Energy 20 %.

Belum jelas

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan keputusan pemerintah terkait dengan Blok West Madura itu masih menyisakan tanda tanya, apakah Pertamina betul-betul menjadi operator di blok migas tersebut.

Bila memang Pertamina menjadi operator, lanjut dia, kenapa pemerintah menetapkan kontrak tersebut hanya untuk waktu 20 tahun (seperti perpanjangan), bukan 30 tahun layaknya kontrak baru.

Selain itu, bila memang persetujuan pemerintah itu berupa perpanjangan kontrak, konsekuensinya Kodeco tetap menjadi operator.

“Kalau itu kontrak baru, mengapa tidak Pertamina 100% saja, sehingga bisa di farm out ke perusahaan lain. Baik Pertamina maupun negara, sama-sama akan mndapatkan penerimaan. Semunya masih menjadi tanda tanya bagi saya,” jelas dia.

Persoalan Blok West Madura ini, menurut dia, memang perlu ditelusuri lebih jauh, terutama menyangkut proses transaksi pengalihan saham hak partisipasi interest kepada Sinergindo dan Pure Link.

Sementara itu, Direktur Ekesekutif Iress Marwan Batubara menyatakan Iress tetap menolak keputusan Menteri ESDM tersebut dan tetap menuntut agar Blok West Madura diserahkan kepada BUMN secara penuh, yakni Pertamina.

Selain itu, lanjut dia, dengan mundurnya CNOOC dalam pengelolaan blok itu, seharusnya saham yang diberikan kepada Kodeco hanya sebesar 10% saja sesuai dengan surat BP Migas tertanggal 13 April 2011.

“Faktanya Kodeco memperoleh 20% dan hal ini berpotensi memberi kesempatan bagi `penumpang gelap’ untuk memiliki saham di blok migas itu dengan cara yang mudah, sangat murah,” ujar dia.

Seharusnya saham Kodeco hanya 10% saja sesuai dengan surat BP Migas 13 April.

Jika Kodeco tetap mendapat saham 20%, maka pemerintah akan kehilangan potensi keuntungan US$2 miliar lebih selama masa kontrak 20 tahun.

Di sisi lain, dia menyebut potensi kehilangan US$300 juta lebih dari farm out 20% di blok tersebut. Angka US$300 juta itu diperoleh melalui perhitungan yang sebanding dengan besarnya nilai farm-in Pertamina sebesar US$280 juta saat mengakuisisi 46% saham BP di blok Offshore North West Java, untuk sisa kontrak 8 tahun.

Terkait keinginan Pemda Jawa Timur untuk memperoleh saham di West Madura, Marwan mengatakan Iress medukung pemilikan saham oleh Pemda Jatim melalui hubungan dengan Pertamina dan di bawah koordinasi pemerintah pusat, tanpa melibatkan perusahaan perantara atau penyandang dana.

“Pemda Jatim memang berhak memperoleh hak PI dalam jumlah yang wajar,” kata Marwan. (14) (ibeth.nurbaiti@bisnis. co.id)

Sumber Berita: BISNIS INDONESIA, Senin 09 Mei 2011
OLEH NURBAITI

Posted on 27 May 2011, in Migas and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: