Audit Proses Divestasi PT NNT

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit menyeluruh proses divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara sejak awal.

Hal itu dilakukan, dalam konteks pembelajaran dan transparansi industri tambang, sebab audit merupakan salah satu cara untuk mengetahui kewajaran proses atau peraturan dan melihat dugaan kerugian negara.

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas, dalam diskusi bertema Tambang Newmont Nusa Tenggara dalam Pusaran Politik Rente, Jumat (10/6/2011), di Jakarta.

Sebelumnya, sebagian anggota Komisi VII DPR RI menolak pembelian 7 persen saham PT NNT oleh Pusat Investasi Pemerintah, dan akan meminta audit oleh BPK. ” Jika akan diaudit oleh BPK, maka seharusnya dilakukan audit menyeluruh mulai dari proses awal divestasi sebesar 24 persen,” kata Ilyas.

“Beberapa hal yang perlu diaudit adalah kenapa Newmont menunda-nunda proses divestasi terkait saham digadai atau gugatan arbitrase, penjatahan saham setelah putusan arbitrase, landasan dan dasar hukum pembentukan badan usaha milik daerah, serta kerja sama BUMD dengan swasta dalam hal ini Multi Capital. Perlu dilihat kewajaran kerja sama dan dampaknya bagi keuangan daerah,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara, menambahkan, Menteri ESDM dan DPR RI diharapkan tidak menghambat keputusan Kementerian Keuangan membeli 7 persen saham divestasi PT NNT. Pembelian itu sesuai konstitusi, peraturan dan kontrak karya,serta sangat menguntungkan.

Menurut Kementerian Keuangan, dengan memiliki saham, pemerintah dapat berperan optimal dalam mengawasi, mengelola dan membayar pajak. NNT akan dijadikan sebagai laboratorium pajak untuk menganalisis dan memverifikasi beragam masalah dan kelayakan pembayaran pajak perusahaan tambang.

“Memang, mengelola perusahaan melalui pemilikan sahama dalah satu-satunya langkah yagn harus ditempuh, jika negara ingin menguasai dan memanfaatkan kekayaan alam secara optimal sesuai konstitusi. Aneh jika DPR terkesan menghambat pembelian 7 persen sah am NNT oleh Kementerian Keuangan,” Marwan.

Marwan menilai, kerja sama daerah dengan swasta dalam pembelian saham divestasi 24 persen PT NNT, ternyata tidak memberi keuntungan daerah. “Seharusnya pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam proses divestasi saham, sehingga posisi pemerintah di perusahaan itu akan lebih kuat,” ujarnya.

Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan daerah, lanjut Ilyas, seharusnya pemerintah daerah mempertanyakan besaran royalti PT NNT yang diterima daerah. Berdasarkan laporan keuangan dan rilis yang disampaikan PT NNT, selama periode 2004-2010 (emas, perak dan tembaga) yang mereka bayarkan kepada negara sebesar 138,8 juta dollar AS.

Sementara itu, berdasarkan perhitungan ICW berdasarkan realisasi penjualan atau kuantitas dan harga, serta tarif emas dan perak dalam kontrak karya Newmont, dan tarif royalti tembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2000, seharusnya royalti yang diterima negara adalah 382,2 juta dollar. Karena itu, ICW menduga terjadi kekurangan penerimaan negara dari royalti PT NNT selama periode itu.

Sumber: kompas.com, jumat 10 Juni 2011

Unduh presentasi ICW Tambang Newmont Nusa Tenggara dan Pusaran Politik_ICW_10Juni2011

Posted on 13 June 2011, in Tambang. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: