Royalti Newmont Masuk KPK

Apa jadinya kalau setoran royalti ke negara tak sesuai dengan yang seharusnya dibayar? Sudah pasti pemerintah pusat maupun daerah merugi. Ini pula yang diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait besaran royalti PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) pada periode 2004-2010. “Ada potensi kerugian negara US$ 237 juta,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas. ICW selanjutnya melaporkan temuan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa pekan lalu.

PT NNT adalah perusahaan yang memiliki konsesi tambang emas, perak, platinum, dan tembaga di Batu Hijau, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Firdaus menuturkan bahwa pihaknya menemukan dugaan penilapan royalti oleh PT NNT berdasar penelisikan laporan keuangan Newmont, laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan hasil produksi Newmont, dan kontrak karya PT NNT. “Kami menggunakan sumber data resmi dan asli,” katanya.

Firdaus melihat ada hal yang lucu dalam kontrak karya PT NNT. “Konsentrat terbesar NNT adalah tembaga, bukan emas atau perak,” ujarnya. Tembaga adalah 70% dari total pendapatan PT NNT. Namun dalam kontrak karya itu hanya tercantum persentase royalti untuk emas, perak, dan platinum. “Saya tidak tahu, apakah ESDM tidak tahu mengenai kandungan tembaga atau grade-nya,” ia menambahkan. ESDM yang dimaksudnya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan data Newmont Co Copper Proven & Reserve per 31 Desember 2010, proven reserve grade tembaga dari tambang Batu Hijau sebesar 0,50%. Persentase itu lebih besar ketimbang tambang mereka di Boddington, Australia, yang besarnya 0,10%.

Dalam kontrak karya PT NNT, untuk barang tambang selain emas, perak, dan platinum, besaran persentase royaltinya diatur dalam Pasal 13 butir Annex F dan G. Isinya, untuk mineral yang tidak dicantumkan royaltinya, tarifnya akan ditentukan pemerintah pada saatnya.

Terkait dengan besaran royalti tembaga itu, pemerintah kemudian mengeluarkan dua peraturan pemerintah (PP), yaitu PP Nomor 13 Tahun 2000 dan PP Nomor 45 Tahun 2003. “Yang intinya menjelaskan bahwa tarif royalti tembaga untuk kontrak karya adalah 4% dari hasil penjualan,” katanya.

ICW, kata Firdaus, kemudian menghitung besaran royalti PT NNT berdasarkan kontrak karya, PP 13/2010, PP 45/2010, laporan hasil produksi PT NNT, dengan memperhatikan harga barang tambang. Hasilnya, royalti PT NNT seharusnya US$ 382,2 juta pada periode 2004-2010. Sedangkan berdasarkan laporan keuangan yang dirilis PT NNT pada periode yang sama, besarnya hanya US$ 138,8 juta. Selisih inilah yang harus ditagih ke PT NNT.

ICW menduga, PT NNT mendasarkan perhitungan royalti tembaga pada Surat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 310 Tahun 2000. SK ini dikeluarkan pada 24 Februari 2000 atau selang sehari setelah dikeluarkannya PP 13/2000. “Nilai royaltinya kalau dihitung hanya sekitar 1% dari pendapatan,” tutur Firdaus.

Dalam hal ini, Firdaus melihat ada dua sarang masalah. Yang satu di Newmont dan satunya lagi di internal Direktorat Jenderal Pertambangan Umum ketika itu. “Karena orang hukum pun pasti berpendapat, keputusan dirjen tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berada di atasnya, seperti undang-undang atau PP,” katanya. Karena itulah, Firdaus meminta KPK menuntaskan kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp 2 trilyun ini.

Bupati Sumbawa Besar, Zulkifli Muhadli, mendukung laporan ICW ke KPK itu. “Bertahun-tahun Newmont merugikan masyarakat di sekitar tambang dan negara,” ujarnya kepada Gatra. Selama ini, berdasarkan ketentuan, Kabupaten Sumbawa Barat mendapat 32% dari besar royalti. “Dalam setahun, kami hanya mendapat Rp 60 milyar-Rp 90 milyar,” ia menambahkan. Angka ini, menurut dia, sangat kecil.

Manager Public Relations PT NNT, Kasan Mulyono, menyatakan bahwa pihaknya selama ini selalu patuh dan taat hukum. Termasuk dalam hal royalti hasil tambang. “Dalam pembayaran royalti, PT NNT telah melaksanakannya tepat waktu dan sesuai dengan KK Pasal 13,” demikian jawabnya melalui e-mail kepada Gatra. Tarif royalti untuk tembaga, kata Kasan Mulyono, memang tidak diatur dalam kontrak karya. “Namun diatur dalam surat dari Dirjen Pertambangan pada waktu itu,” katanya.

Irwan Andri Atmanto, Cavin R. Manuputty, dan Sandika Prihatnala
[Ekonomi & Bisnis, Gatra Nomor 30 Beredar Kamis, 2 Juni 2011]

Posted on 13 June 2011, in Tambang and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: