Monthly Archives: August 2011

FUAD RAHMANY, DIREKTUR JENDERAL PAJAK Kontraktor Migas Sudah Dapat Banyak

Audit BPKP dan BPK menemukan banyak kekurangan bayar pajak migas. Temuan ini merupakan peluang bagi pemerintah menyelesaikan persoalan pajak dan kotrak migas. Koran Tempo menyajikan kekisruhan pajak migas dalam tiga tulisan berseri, yang berakhir hari ini.

Bagaimana sejarah kontrak migas?
Kontrak kerja sama migas pembuat materinya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta dijalankan oleh BP Migas. Kontrak ini ada yang sudah berumur 25-30 tahun. Kontrak yang bermasalah adalah kontrak yang diteken sebelum 2004.
Awalnya, kontrak sifatnya bagi hasil. Jadi, namanya waktu itu penerimaan migas dan bukan penerimaan pajak. Bagi hasilnya ditetapkan berdasarkan gentlemen agreement 85 : 15. Dalam 85 persen bagian pemerintah, menurut Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sudah termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Tapi karena PBNP dianggap bukan pajak, di negara asalnya, kontraktor dikenai pajak lagi. Karena itu, mereka kemudian meminta ada kata-kata pajak penghasilan migas di dalam 85 persen hak pemerintah.
Dari situlah muncul istilah pajak penghasilan migas, yang dikurangi dari PNBP. Sehingga, kemudian, di dalam 85 persen bagian pemerintah terdapat PNBP dan PPh Migas. Read the rest of this entry

Advertisements

Tersangkut Traktat Pajak

JAKARTA – Penerapan traktat pajak (tax treaty) oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) merupakan salah satu persoalan pajak penghasilan minyak dan gas yang disoroti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK menilai, dari uji petik terhadap KKKS periode Januari-November 2010, sebanyak 29 KKKS ditengarai menggunakan traktat pajak yang membuat pemerintah kehilangan penerimaan US$ 159,3 juta (Rp 1,43 triliun).

Padahal, menurut BPK, regulasi mengharuskan KKKS menggunakan tarif pajak sesuai dengan kontrak bagi hasil (PSC). Namun KKKS memilih tarif traktat pajak yang lebih kecil dari PSC. Read the rest of this entry

Heboh Tagihan Pajak Ratusan Juta Dolar

Audit BPKP dan BPK menemukan banyak kekurangan bayar pajak migas. Temuan ini merupakan peluang bagi pemerintah menyelesaikan persoalan pajak dan kontrak migas. Koran Tempo menyajikan kekisruhan pajak migas dalam tiga tulisan berseri, yang terbit mulai hari ini.

JAKARTA – Data yang dilansir Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono Umar pertengahan bulan lalu sepertinya membuat gerah pemerintah dan pelaku industri minyak dan gas.

Mengutip hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2010, Haryono menyebutkan, ada 14 kontraktor migas yang menunggak pajak penghasilan senilai US$ 159,3 juta.

Jika menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2010, yang menjadi dasar perhitungan BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan, nilai tersebut berarti sekitar Rp 1,58 triliun.

“Saya meminta Direktorat Jenderal Pajak menagih tunggakan tersebut. Sebab, kalau didiamkan, akan berulang dan menimbulkan potensi kerugian bagi negara yang lebih besar,” ujar Haryono.

Lima hari setelah Haryono berbicara, giliran Indonesia Corruption Watch membuka data kekurangan bayar pajak migas. Jumlahnya lebih fantastis, mencapai total US$ 583 juta atau sekitar Rp 5,24 triliun.

Angka itu didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2010. Dalam laporannya, BPK juga meninjau ulang hasil pemeriksaan BPKP sebelumnya. Read the rest of this entry