Heboh Tagihan Pajak Ratusan Juta Dolar

Audit BPKP dan BPK menemukan banyak kekurangan bayar pajak migas. Temuan ini merupakan peluang bagi pemerintah menyelesaikan persoalan pajak dan kontrak migas. Koran Tempo menyajikan kekisruhan pajak migas dalam tiga tulisan berseri, yang terbit mulai hari ini.

JAKARTA – Data yang dilansir Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono Umar pertengahan bulan lalu sepertinya membuat gerah pemerintah dan pelaku industri minyak dan gas.

Mengutip hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2010, Haryono menyebutkan, ada 14 kontraktor migas yang menunggak pajak penghasilan senilai US$ 159,3 juta.

Jika menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2010, yang menjadi dasar perhitungan BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan, nilai tersebut berarti sekitar Rp 1,58 triliun.

“Saya meminta Direktorat Jenderal Pajak menagih tunggakan tersebut. Sebab, kalau didiamkan, akan berulang dan menimbulkan potensi kerugian bagi negara yang lebih besar,” ujar Haryono.

Lima hari setelah Haryono berbicara, giliran Indonesia Corruption Watch membuka data kekurangan bayar pajak migas. Jumlahnya lebih fantastis, mencapai total US$ 583 juta atau sekitar Rp 5,24 triliun.

Angka itu didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2010. Dalam laporannya, BPK juga meninjau ulang hasil pemeriksaan BPKP sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran Tempo, hasil pemeriksaan BPK menemukan persoalan kekurangan bayar pajak migas tidak sebatas Rp 1,58 triliun. Setelah laporan BPKP digabungkan dengan pemeriksaan BPK, totalnya benar Rp 5,24 triliun.

Menurut BPK, ada tiga penyebab berkurangnya setoran jatah pajak ke negara. Pertama, selisih pajak akibat pelaksanaan pemantauan dan penagihan kewajiban kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak optimal. Nilainya US$ 139,46 juta (Rp 1,253 triliun).

Selisih ini , antara lain, terjadi akibat ketidaksesuaian antara laporan produksi migas (FQR) KKKS kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dan laporan pembayaran pajak KKKS dalam format PSC 7.1/7.2 kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

Berikutnya, kekurangan bayar pajak senilai total US$ 288,65 juta (sekitar Rp 2,6 triliun). Kekurangan ini adalah gabungan dari kurang bayar 13 KKKS senilai US$ 176,12 juta (Rp 1,58 triliun) dan tiga KKKS senilai US$ 108,1 juta (Rp 971,9 miliar). Keduanya adalah temuan BPKP.

Kedua temuan tersebut lantas ditambah dengan temuan baru atas kekurangan bayar pajak pada periode 2005-2009 senilai US$ 4,73 juta (Rp 42,5 miliar) oleh Satuan Kerja Penerimaan Negara. Anggota satuan ini adalah BP Migas, Direktorat Jenderal Migas, Direktorat Jenderal Anggaran, Bank Indonesia, dan Pertamina.

Ketiga, BPK juga menemukan adanya inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan pajak penghasilan migas. Inkonsistensi ini membuat pemerintah kehilangan penerimaan negara US$ 159,3 juta (Rp 1,43 triliun).

Kesimpulan ini didapat dari hasil uji petik terhadap penerapan tarif pajak oleh KKKS untuk periode Januari-November 2010. Sebanyak 29 KKKS ditengarai tidak konsisten menggunakan tarif pajak yang harus dibayarnya.

Menurut BPK, regulasi pemerintah mengharuskan KKKS menggunakan tarif pajak sesuai dengan kontrak bagi hasil (PSC) migas. Namun, nyatanya KKKS memilih tarif tax treaty yang lebih kecil daripada tarif pajak dalam PSC.

Tax treaty adalah perjanjian pajak antarnegara yang bertujuan menghindari pengenaan pajak berganda. Dengan menggunakan tax treaty, perusahaan migas mendapat potongan pajak.

Pilihan itu bertentangan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 mengenai cost recovery dan pajak migas.

Walhasil, total kurang bayar pajak migas dari Laporan Satuan Kerja Penerimaan Negara dan BPKP sampai 2008 sebesar US$ 288.95 juta (Rp 2,59 triliun).

BPK menuding BP Migas tidak melakukan pencocokan data miliknya dengan Direktorat Jenderal Anggaran. Adapun Direktorat Jenderal Pajak dianggap tidak memiliki prosedur formal untuk menindaklanjuti temuan BPKP.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Anggaran dipandang kurang proaktif berkoordinasi dengan Pajak untuk menyelesaikan tagihan pajak migas. Secara umum, pemerintah dikritik tidak memberi sanksi tegas terhadap KKKS yang menolak mematuhi ketentuan pembayaran dan pelaporan pajak.

Menanggapi hasil audit BPKP dan BPK, Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany membantah bila dituduh bersikap lamban. Dia beralasan laporan audit BPKP baru diterima tahun lalu.

Selama ini, kata Fuad, Direktorat Jenderal Pajak tidak mempunyai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) terhadap tunggakan utang pajak perusahaan migas. “Selama ini selalu dibilang pending matters, jadi kami tidak bisa menerbitkan SKP,” katanya kepada Tempo, Rabu malam lalu. Dengan laporan audit BPKP tersebut, Pajak kini mempunyai basis yang kuat untuk menerbitkan SKP.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengakui selama ini terjadi ketidakjelasan dalam penanganan penerimaan pajak migas. “Siapa yang bertanggung jawab tidak jelas,” katanya.

Menurut Herry, memang perlu dibuat aturan tegas yang memberikan prosedur operasi standar tanggung jawab apa yang harus diberikan kepada BP Migas, Pajak, dan Anggaran. Sebab, Anggaran tidak mempunyai kemampuan membandingkan antara setoran pajak yang diserahkan ke negara dan nilai yang semestinya dibayar berdasarkan hasil produksi migas.

Adapun para kontraktor minyak dan gas berkeras mereka telah memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan mereka mengancam akan menempuh jalur hukum bila Pajak menerbitkan SKP.

“Kalau hitungannya berbeda dengan versi auditor, kami ikuti prosedur hukum yang berlaku,” ujar juru bicara Chevron IndoAsia, Yanto Sianipar, Jumat lalu. BPKP menyebutkan mempunyai kekurangan bayar pajak US$ 185 ribu.

Dia memastikan Chevron tidak memiliki masalah dalam pembayaran pajak. “Bagi hasil kami tetap sesuai dengan komitmen, ada yang 85-15, ada yang 90-10, tetap tidak ada yang dikurangi,” tuturnya.

Juru bicara ExxonMobil, Jeffrey Haribowo, berpendapat serupa. Exxon berkukuh tidak memiliki kekurangan pajak, meskipun BPKP melaporkan Exxon memiliki kekurangan bayar pajak. Head of Tax Compliance PetroChina Bambang Prayitno malah mengaku kaget mendengar hasil audit BPKP yang menunjukkan Petro-China kurang bayar pajak. Laporan dari BPKP resmi yang diterima selama ini pun tidak mencantumkan soal tunggakan pajak tersebut, ucapnya.

Nilai Utang Pajak Perusahaan Migas Menurut BPKP dan BPK

Kontraktor Nilai (juta dolar AS)
VICO 42,98
BP West Java 35,12
Total E&P Indonesie 4,24
Star Energy 17,09
Petrochina 62,94
Conoco Philips 3,45
Chevron Makassar 16,71
JOB Pertamina-Golden Spike 11,54
Chevron Pacific 0,185
ExxonMobil Oil 41,76
Mobile Exploration 59,99
Premier Oil 9,27
CNOOC SES 94,23
BSP- Pertamina Hulu 1,52
CPI (Area Rokan – PSC) 4,14
Kondur Petroleum 0,165
CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) 84,77
JOB (PSC) AMERADA HESS (Area Jambi Merang) 0,48
JOB (PSC) GOLDEN SPIKE (Area Raja Pendopo) 0,62
JOB (PSC) PETROCHINA INT’L (Area Tuban) 7,67
JOB (PSC) TALISMAN – OK (Area Ogan Komering) 0,23
JOA (PSC) KODECO (Area West Madura) 6,22
CHEVRON IND. (Area E.Kalimantan) 8,7
KALREZ PETROLEUM (Area Bula Seram) 0,29
PETROCHINA INT’L. (BERMUDA) LTD. 2,96
JOB (PSC) MEDCO E&P TOMORI (Area Senoro Toili, Sulawesi) 1,86
PT PERTAMINA EP (Area Indonesia) 16,92
BOB PT BSP-Pertamina Hulu 1,2
PHE Ogan Komering – JOB P TOKL 2,1
BP Berau Ltd (Area Off. Berau Kepala Burung 4,61
BP Muturi Ltd. (Area Ons. Off Muturi, Irian 0,19
BP Wiriagar Ltd. (Area Wiriagar, Papua) 0,5
Total 583

SUMBER : ICW, DIOLAH DARI HASIL AUDIT BPK DAN BPKP

Sumber : Koran Tempo, Senin 1 Agustus 2011

Posted on 3 August 2011, in Anggaran, Migas, Pajak. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. asmi_toban@yahoo.co.od

    Menurut saya dari hasil Audit BPKP dan BKP tersebut merupakan peluang besar bagi pemerintah untuk menindaklanjuti kasus ini, dengan cara lebih tegas. dan segera menagih penungakan utang pajak bagi perusahaan yang bersangkutan. karena apabila dibiarkan maka kesalahan akan semakin berulang dan akan menimbulkan kerugian besar bagi indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: