Tersangkut Traktat Pajak

JAKARTA – Penerapan traktat pajak (tax treaty) oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) merupakan salah satu persoalan pajak penghasilan minyak dan gas yang disoroti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK menilai, dari uji petik terhadap KKKS periode Januari-November 2010, sebanyak 29 KKKS ditengarai menggunakan traktat pajak yang membuat pemerintah kehilangan penerimaan US$ 159,3 juta (Rp 1,43 triliun).

Padahal, menurut BPK, regulasi mengharuskan KKKS menggunakan tarif pajak sesuai dengan kontrak bagi hasil (PSC). Namun KKKS memilih tarif traktat pajak yang lebih kecil dari PSC.

KKKS jelas membantah. Juru bicara Chevron, Yanto Sianipar, menegaskan bahwa Chevron tidak memiliki kendala dalam penerapan traktat pajak ataupun pengurangan pajak karena beban royalti.

“Bagi hasil kami tetap sesuai komitmen, ada yang 85-15, ada yang 90-10. Tidak ada yang dikurangi,” tuturnya.

Juru bicara Exxonmobil, Jeffrey Haribowo, mengemukakan hal serupa. Exxon berkeras bahwa perusahaannya tidak memiliki kekurangan bayar pajak.

Apa pun, kata KKKS, Menteri Keuangan Agus Martowardojo sudah menegaskan bahwa pajak penghasilan migas harus dikeluarkan dari traktat pajak.

Tax treaty seharusnya tidak memasukkan unsur migas, jadi harus dikeluarkan dari perjanjian,” kata Agus pekan lalu.

Dia tidak ingin kontraktor minyak asing melakukan belanja traktat pajak (treaty shopping) untuk mendapatkan pembayaran pajak yang lebih murah.

Treaty shopping dilakukan dengan memindahkan kantor pusat ke negara yang mempunyai kebijakan tax treaty, sehingga bisa menikmati pajak yang lebih murah.

Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), Bambang Yuwono, menyatakan penyelesaian sengketa pajak bergantung pada Direktorat Jenderal Pajak.

Pasalnya, perbedaan perhitungan terjadi karena perbedaan persepsi antara kontraktor dan Dirjen Pajak. Terutama dalam hal traktat pajak dan pembayaran royalti yang dihitung sebagai beban pengurang pajak.

Para kontraktor memasukkan traktat pajak dan royalti ke dalam komponen pengurangan pajak. Alasannya, royalti tak lagi bisa dimasukkan sebagai biaya yang dapat diganti oleh negara.

“Peraturannya tegas dan jelas, tax treaty dan royalti tidak bisa diganti,” ujar dia, ketika dijumpai Tempo di kantornya pekan lalu.

Kontraktor memasukkan tax treaty dan royalti sebagai beban pengurangan pajak. Kontraktor dapat memasukkan keduanya karena pajak tidak diatur lugas dalam kontrak.

Bambang menyarankan, pemerintah mengamendemen traktat pajak jika ingin porsi pajak migas diterima penuh. “Karena ini memang kuncinya. Kontraktor pakai traktat, sementara auditor tidak.”

Kepala BP Migas R. Priyono mengakui, kontrak-kontrak migas lama perlu disesuaikan kembali. Alasannya, kontraktor yang bermasalah dalam pembayaran pajak rata-rata kontraktor yang kontraknya dibuat sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas berlaku. “Kalau setelah Undang-Undang Migas berlaku, itu sudah aman.”

Karena, kontrak yang terjalin sesudah Undang-Undang Migas telah menyebut secara rinci bahwa mekanisme tax treaty tidak dapat mengurangi bagian negara.

Sumber: Koran Tempo, Selasa 2 Agustus 2011

Posted on 3 August 2011, in Anggaran, Migas, Pajak. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: