Audit BPK terkait dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2011 terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2002 – 2010 pada Provinsi Papua dan Papua Barat, ditemukan hal – hal sebagai berikut :

1. Aspek Perencanaan :
1.1 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Belum Didukung dengan Perangkat Peraturan yang Memadai
1.2 Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Bidang Kesehatan dan Pendidikan Tidak Sesuai dengan Ketentuan
1.3 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Belum Menetapkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Memanfaatkan Dana Otonomi Khusus Secara Berkesinambungan

2. Aspek Pelaksanaan :
2.1 Terdapat Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan (Fiktif) Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Sebesar Rp28.943.197.224
2.2 Terdapat Kelebihan Pembayaran Karena Kekurangan Volume Pekerjaan atau Pembayaran Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp218.289.902.657
2.3 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tidak Sesuai dengan Tujuan Pembentukannya
2.4 Penyelesaian Pekerjaan Terlambat Namun Tidak Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp17.219.840.757
2.5 Pemahalan Harga atas Pengadaan Barang dan Jasa Sebesar Rp34.017.553.289
2.6 Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui Dana Otonomi Khusus pada Enam Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Sebesar Rp326.292.096.146 Tidak Sesuai Ketentuan
2.7 Penggunaan Dana Otonomi Khusus Tidak Tepat Sasaran/Tidak Sesuai dengan Peruntukan Senilai Rp248.005.929.414 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
2.8 Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Otonomi khusus Terlambat/Terhambat Sebesar Rp122.912.979.851 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
2.9 Realisasi Penerimaan Dana Otonomi Khusus Kurang Diterima Karena Dipotong Langsung Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Papua untuk Pembayaran Tagihan Pihak III Sebesar Rp27.167.059.640

3. Aspek Pertanggungjawaban dan Pemanfaatan :
3.1 Sisa Dana Otonomi Khusus pada Bendahara Pengeluaran Terlambat Disetor Sebesar Rp1.536.403.450 dan Sebesar Rp1.665.712.966 Tidak Disetorkan ke Kas Daerah/Negara
3.2 Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Dana Otonomi Khusus Sebesar Rp566.399.770.586,00 Tidak Dilengkapi dengan Bukti yang Lengkap dan Valid
3.3 Aset Hasil Pengadaan Barang Sebesar Rp158.664.640.099,00 Tidak Dimanfaatkan
3.4 Belanja Bantuan Kepada Kabupaten/Kota untuk TA 2007 dan 2008 dengan Nilai Total Aset Sebesar Rp148.071.773.040,00 Belum Dicatat oleh Pemerintah Daerah Penerima Bantuan

Lebih Lengkapnya: Unduh Hasil Audit BPK terkait dana Otsus Papua dan Papua Barat, 597_Otsus_Gab

Posted on 18 November 2011, in Anggaran, Dana Bagi Hasi SDA, Migas, Tambang, Unduh and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: