Category Archives: Migas

Beberapa Bahan Terkait Lumpur Lapindo

Sekedar menambah referensi terkait dugaan kesalahan manusia dalam bencana lumpur lapindo, silahkan pelajari presentasi dan laporan berikut ini, semoga berguna :

1. Presentasi Ketua BPK, Anwar Nasution dalam pertemuan ITOSAI, Tanzania 25-29 Juni 2007 tentang lumpur lapindo dengan judul “SIDOARJO DISASTER A Case Of State‚Äôs Failure to Control Corporate Greed“. selengkapnya unduh di sini Anwar-Nasution-Lapindo-pdf

2. PRELIMINARY REPORT on the FACTORS and CAUSES IN THE LOSS OF WELL BANJAR PANJI-1, August 14, 2006 oleh Simon Wilson C.Eng. M.Sc. D.I.C (Petroleum Consultant), selengkapnya unduh di sini TriTech_Lukman_report_-_East_Java_Well_Blow-out_Assessment_-_Preliminary_Report_Document

3. Final Report “Causation Factors for the Banjar Panji No. 1 Blowout” September 15, 2006 by Neal Adams, selengkapnya unduh disini Final Report Sidoarjo Neil Adams

salam,
kalibata, 29 Mei 2012

Advertisements

Audit BPK terkait Lumpur Lapindo

Pada tanggal 29 Mei 2007 setahun setelah bencana semburan Lumpur Lapindo, Badan Pemeriksa Keuangan RI mengeluarkan hasil pemeriksaan terkait Penanganan Atas Bencana Lumpur Lapindo. Dimana temuan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

1. Perijinan dan Pengawasan Eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 :
a. Pemerintah tidak melakukan pengawasan atas pengalihan kepemilikan participating interest
b. Pemerintah tidak melakukan pengawasan atas perubahan participating interest
c. Pemberian ijin lokasi dari Pemda Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan

2. Pelaksanaan Eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 :
a. Kontraktor pemboran diduga kurang kompeten dari segi pengalaman, penggunaan peralatan dan personel
b. Terdapat dugaan kesalahan manusia dalam proses eksplorasi Sumur BJP-1 yang diduga telah memicu terjadinya semburan lumpur

3. Pengawasan Eksplorasi Migas oleh Pemerintah (BP Migas dan Departemen ESDM) :
a. Ditjen Migas Departemen ESDM tidak melakukan pengawasan atas kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1
b. BP Migas tidak melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 sesuai dengan ketentuan

Selengkapnya Hasil Pemeriksaan BPK dapat di unduh di tautan di bawah ini :
* Ringkasan Audit BPK terkait Lumpur Lapindo BPK_Lapindo_Ringkasan
* Hasil Audit Lengkap BPK Terkait Lumpur Lapindo BPK_Lapindo_Lengkap

salam,
Kalibata, 29 Mei 2012

KPK Tetapkan Eks Direktur Pertamina Suroso Jadi Tersangka Suap Innospec

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meningkatkan kasus suap perusahaan asal Inggris, Innospec ke pejabat Pertamina pada 2004-2005, ke level penyidikan. Mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmo Martoyo ditetapkan sebagai tersangka.

“KPK meningkatkan status ke level penyidikan dan menetapkan mantan Direktur Pengolahan Pertamina, SAM jadi tersangka,” ujar Jubir KPK, Johan Budi di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (29/11/2011).

Johan mengatakan, Suroso dijerat dengan pasal 12 huruf a dan pasal 11 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Johan juga menyatakan pemanggilan empat mantan Dirut Pertamina hari ini, untuk menjadi saksi bagi Suroso.

“Ya mereka diperiksa untuk tersangka,” ujarnya.

Berdasarkan putusan pengadilan Southwark Crown, Inggris, Innospec terbukti telah melakukan penyuapan terhadap mantan Dirjen Minyak dan Gas, Rahmat Sudibyo dan pejabat mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmomartoyo.

Pengadilan Inggris memutuskan Innospec bersalah dan wajib membayar denda USD 12,7 juta. Dari persidangan itu juga terungkap, selama kurun waktu 14 Februari 2002 hingga 31 Desember 2006, Innospec membayar sebanyak USD 11,7 juta kepada agen-agen yang kemudian membayarkannya kepada staf Pertamina dan pejabat publik di Indonesia lainnya agar mendukung pembelian TEL.

Sementara dalam penyelidikan kasus Innospec di KPK, beberapa pihak juga sudah dikenai pencegahan agar tidak pergi meninggalkan Indonesia. Nama-nama yang dicegah bepergian ke luar negeri antara lain mantan Dirjen Migas Rachmat Sudibyo, mantan wakil Dirut Pertamina Mustiko Saleh, serta mantan Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo.

Sedangkan tiga nama lainnya yang dikenai pencegahan adalah dua eksekutif PT Sugih Interjaya Willy Sebastian dan Muhammad Syakir, serta seseorang bernama Herwanto Wibowo.

(fjp/gah)

Sumber : detik.com, Selasa 29 November 2011

Kilas Balik Kasus – Dugaan Suap Pengadaan TEL; Pejabat Pertamina Membantah

Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan suap yang melibatkan mantan pejabat PT Pertamina dan mantan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mantan pejabat itu diduga menerima suap jutaan dollar Amerika Serikat dalam pengadaan tetraethyl lead (TEL) produksi Innospec Limited dari Inggris pada tahun 2000-2006. TEL adalah zat aditif yang digunakan untuk meningkatkan nilai oktan pada bahan bakar minyak.

Desakan itu dikatakan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki di Jakarta, Jumat (26/3), didasarkan pada putusan Pengadilan Southwark Crown di Inggris pada 18 Maret 2010, serta putusan Pengadilan Distrik Columbia di AS pada 17 Maret 2010. Dalam putusan itu Innospec yang memasok TEL melalui perwakilannya di Indonesia, PT Soegih Interjaya (SI), terbukti bersalah telah menyuap bekas pejabat itu. Atas praktik suap itu, Innospec didenda 12,7 juta dollar AS.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengungkapkan, garis besar dari putusan pengadilan di London tersebut, Innospec mengakui telah memberikan komisi sebesar 11,7 juta dollar AS kepada PT SI.

Komisi itu diberikan atas penjualan 28.390 ton TEL senilai 277 juta dollar AS dari Innospec ke Pertamina pada 2000-2006. Sekitar 2,8 juta dollar AS dari komisi itu terbukti digunakan untuk menyuap pejabat publik di Indonesia.

Pejabat yang disebut menerima suap dalam putusan itu adalah Suroso Atmomartoyo, mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina, dan Rachmat Sudibyo, Direktur Jenderal Minyak dan Gas yang pada 2002 menjabat Ketua BP Migas.

Secara terpisah, Suroso Atmomartoyo membantah telah menerima suap dari Innospec untuk mempertahankan TEL sebagai campuran bahan bakar minyak. Pada tahun 2002 ia dipindahkan dari Cilacap ke Kantor Pusat PT Pertamina, tetapi tidak pada posisi direktur pengolahan. Ia baru diangkat sebagai Direktur Pengolahan PT Pertamina tahun 2004, dan saat menjabat itu ia memutuskan menghentikan penggunaan TEL pada bahan bakar minyak. (WHY/EVY)
Sumber: Kompas, 27 Maret 2010

Unduh: Presentasi ICW Terkait Dugaan Suap Pengadaan TEL pada Pertamina :Presentasi Pengadaan TEL Pertamina_ICW_26Maret2010
Unduh putusan Pengadilan Southwark Crown di Inggris pada 18 Maret 2010 : opening note 18.03.10

Audit BPK terkait dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2011 terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2002 – 2010 pada Provinsi Papua dan Papua Barat, ditemukan hal – hal sebagai berikut :

1. Aspek Perencanaan :
1.1 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Belum Didukung dengan Perangkat Peraturan yang Memadai
1.2 Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Bidang Kesehatan dan Pendidikan Tidak Sesuai dengan Ketentuan
1.3 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Belum Menetapkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Memanfaatkan Dana Otonomi Khusus Secara Berkesinambungan

2. Aspek Pelaksanaan :
2.1 Terdapat Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan (Fiktif) Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Sebesar Rp28.943.197.224
2.2 Terdapat Kelebihan Pembayaran Karena Kekurangan Volume Pekerjaan atau Pembayaran Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp218.289.902.657
2.3 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tidak Sesuai dengan Tujuan Pembentukannya
2.4 Penyelesaian Pekerjaan Terlambat Namun Tidak Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp17.219.840.757
2.5 Pemahalan Harga atas Pengadaan Barang dan Jasa Sebesar Rp34.017.553.289
2.6 Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui Dana Otonomi Khusus pada Enam Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Sebesar Rp326.292.096.146 Tidak Sesuai Ketentuan
2.7 Penggunaan Dana Otonomi Khusus Tidak Tepat Sasaran/Tidak Sesuai dengan Peruntukan Senilai Rp248.005.929.414 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
2.8 Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Otonomi khusus Terlambat/Terhambat Sebesar Rp122.912.979.851 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
2.9 Realisasi Penerimaan Dana Otonomi Khusus Kurang Diterima Karena Dipotong Langsung Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Papua untuk Pembayaran Tagihan Pihak III Sebesar Rp27.167.059.640

3. Aspek Pertanggungjawaban dan Pemanfaatan :
3.1 Sisa Dana Otonomi Khusus pada Bendahara Pengeluaran Terlambat Disetor Sebesar Rp1.536.403.450 dan Sebesar Rp1.665.712.966 Tidak Disetorkan ke Kas Daerah/Negara
3.2 Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Dana Otonomi Khusus Sebesar Rp566.399.770.586,00 Tidak Dilengkapi dengan Bukti yang Lengkap dan Valid
3.3 Aset Hasil Pengadaan Barang Sebesar Rp158.664.640.099,00 Tidak Dimanfaatkan
3.4 Belanja Bantuan Kepada Kabupaten/Kota untuk TA 2007 dan 2008 dengan Nilai Total Aset Sebesar Rp148.071.773.040,00 Belum Dicatat oleh Pemerintah Daerah Penerima Bantuan

Lebih Lengkapnya: Unduh Hasil Audit BPK terkait dana Otsus Papua dan Papua Barat, 597_Otsus_Gab

FUAD RAHMANY, DIREKTUR JENDERAL PAJAK Kontraktor Migas Sudah Dapat Banyak

Audit BPKP dan BPK menemukan banyak kekurangan bayar pajak migas. Temuan ini merupakan peluang bagi pemerintah menyelesaikan persoalan pajak dan kotrak migas. Koran Tempo menyajikan kekisruhan pajak migas dalam tiga tulisan berseri, yang berakhir hari ini.

Bagaimana sejarah kontrak migas?
Kontrak kerja sama migas pembuat materinya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta dijalankan oleh BP Migas. Kontrak ini ada yang sudah berumur 25-30 tahun. Kontrak yang bermasalah adalah kontrak yang diteken sebelum 2004.
Awalnya, kontrak sifatnya bagi hasil. Jadi, namanya waktu itu penerimaan migas dan bukan penerimaan pajak. Bagi hasilnya ditetapkan berdasarkan gentlemen agreement 85 : 15. Dalam 85 persen bagian pemerintah, menurut Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sudah termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Tapi karena PBNP dianggap bukan pajak, di negara asalnya, kontraktor dikenai pajak lagi. Karena itu, mereka kemudian meminta ada kata-kata pajak penghasilan migas di dalam 85 persen hak pemerintah.
Dari situlah muncul istilah pajak penghasilan migas, yang dikurangi dari PNBP. Sehingga, kemudian, di dalam 85 persen bagian pemerintah terdapat PNBP dan PPh Migas. Read the rest of this entry

Tersangkut Traktat Pajak

JAKARTA – Penerapan traktat pajak (tax treaty) oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) merupakan salah satu persoalan pajak penghasilan minyak dan gas yang disoroti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK menilai, dari uji petik terhadap KKKS periode Januari-November 2010, sebanyak 29 KKKS ditengarai menggunakan traktat pajak yang membuat pemerintah kehilangan penerimaan US$ 159,3 juta (Rp 1,43 triliun).

Padahal, menurut BPK, regulasi mengharuskan KKKS menggunakan tarif pajak sesuai dengan kontrak bagi hasil (PSC). Namun KKKS memilih tarif traktat pajak yang lebih kecil dari PSC. Read the rest of this entry

Heboh Tagihan Pajak Ratusan Juta Dolar

Audit BPKP dan BPK menemukan banyak kekurangan bayar pajak migas. Temuan ini merupakan peluang bagi pemerintah menyelesaikan persoalan pajak dan kontrak migas. Koran Tempo menyajikan kekisruhan pajak migas dalam tiga tulisan berseri, yang terbit mulai hari ini.

JAKARTA – Data yang dilansir Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono Umar pertengahan bulan lalu sepertinya membuat gerah pemerintah dan pelaku industri minyak dan gas.

Mengutip hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2010, Haryono menyebutkan, ada 14 kontraktor migas yang menunggak pajak penghasilan senilai US$ 159,3 juta.

Jika menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2010, yang menjadi dasar perhitungan BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan, nilai tersebut berarti sekitar Rp 1,58 triliun.

“Saya meminta Direktorat Jenderal Pajak menagih tunggakan tersebut. Sebab, kalau didiamkan, akan berulang dan menimbulkan potensi kerugian bagi negara yang lebih besar,” ujar Haryono.

Lima hari setelah Haryono berbicara, giliran Indonesia Corruption Watch membuka data kekurangan bayar pajak migas. Jumlahnya lebih fantastis, mencapai total US$ 583 juta atau sekitar Rp 5,24 triliun.

Angka itu didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2010. Dalam laporannya, BPK juga meninjau ulang hasil pemeriksaan BPKP sebelumnya. Read the rest of this entry

Some 33 corporate tax dodgers owe US$583 million to state

Jakarta (ANTARA News) – The Indonesia Corruption Watch (ICW) said up to 2010 there were still 33 companies which owed over US$583 million in unpaid oil and gas taxes to the state.

ICW researcher Firdaus Ilyas said here on Monday that the 33 oil and gas companies which still had unpaid tax bills were foreign and national firms.

The ICW latest data on May 24, 2011, which were formulated from the results of the auditing of the State Audit Board (BPK) and the Development and Financial Supervision Agency (BPKP), showed that the 33 tax evaders included lain VICO, BP West Java Ltd, Total E&P Indonesia, Star Energy and Petrochina International Indonesia Ltd (Block Jabung).

Others are ConocoPhillips South Jambi Ltd, Chevron Makassar Ltd (Block Makassar), JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd, Chevron Pasicif Indonesia (CPI) and ExxonMobil Oil Indonesia Inc.

They also included Mobil Exploration Indonesia Inc – North Sumatera Offshore Block, Premier Oil Natuna Sea BV, CNOOC SES Ltd, BOB PT BSP – Pertamina Hulu (Area CPP), CPI (Area Rokan-PSC).

Kondur Petroleum (Area Malacca Strait), ConocoPhillips (Grissik, Area Corridor-PSC), JOB (PSC) Amerada Hess (Area Jambi Merang) and JOB (PSC) Golden Spike (Area Raja Pendopo) are also included in the list.

The ICW also listed JOB (PSC) Petrochina International (Area Tuban), JOB (PSC) Talisman-OK (Area Ogan Komering), JOA (PSC) Kodeco (Area West Madura), Chevron Indonesia (Area E Kalimantan), Kalrez Petroleum (Area Bula Seram) and Petrochina International (Bermuda) Ltd (area Salawati Basin, Papua).

It also mentioned JOB (PSC) Medco E&P Tomori (Area Senoro Toili, Sulawesi), PT Pertamina EP (Area Indonesia), BOB PT BSP-Pertamina Hulu (Area CPP), Premier Oil (Area Natuna Sea “A”) and PHE Ogan Komering-JOB P TOKL.

And the the last three are BP Berau Ltd (Area Off Berau Kepala Burung Irian Jaya), BP Muturi Ltd (Are Ons Off Muturi, Irian Jaya), and BP WiriagAr Ltd (AreA Wiriagar, Papua).

0f the 33 firms, the total tax arrears reached more than US$583.006 million up to 2010.(*)

source: http://www.antaranews.com, Mon, July 18 2011

ICW Beberkan 33 Perusahaan Migas Penunggak Pajak

Jakarta – Ternyata bukan hanya 14 perusahaan migas yang menunggak pajak seperti disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 33 operator yang bandel membayar kewajibannya kepada negara.

Peneliti ICW Firdaus Ilyas menuturkan, perusahaan migas itu tidak hanya berasal dari asing. Beberapa bahkan kontraktor migas lokal.

“Ada perusahaan mayoritas asing iya, perusahaan lokal iya. Pertamina iya. Pertamina dan BUMD Riau,” kata Firdaus saat jumpa pers di kantor ICW, Jl Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (18/7/2011).

“Jumlahnya ada 33 perusahaan, bukan 14 perusaahaan operator. Ini data perusahaan berdasarkan lapiran BPKP dan BPK,” lanjutnya.

Menurut Firdaus, apa yang disampaikan KPK baru sebagian kecil data yang ada. Karena itu, Firdaus mendorong agar KPK melakukan pengawasan dan pemantauan secara intensif dan menelusuri indikasi tindak pidana korupsi terkait berlarut-larutnya utang pajak perusahaan migas tersebut.

Ada pun jumlah total tunggakan pajak yang belum dibayar 33 perusahaan itu adalah USD 583 juta. Nilainya mencapai Firdaus memperkirakan mencapai sekitar Rp 5 triliun.

“Itu dari tahun 2008, 2009 dan 2010. Tentunya kurs disesuaikan dengan nilai dolar saat itu,” ujarnya.

Berikut 33 perusahaan yang disampaikan ICW sebagaimana dikutip dari audit BPK dan BPKP per 24 Mei 2011:

1. VICO
2. BP West Java Ltd
3. Total E&P Indonesie
4. Star Energy
5. Petrichina International Indonesia Ltd Block Jabung
6. ConocoPhillips South Jambi Ltd
7. Chevron Makassar Ltd Blok Makassar Strait.
8. JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd
9. Chevron Pacific Indonesia- Blok MFK
10. Exxon Mobil Oil Indonesia Inc.
11. Mobil Exploration Indonesia Inc. Nortg Sumatera Offshore Block.
12. Premier Oil Sea BV
13. CNOOC SES Ltd
14. BOB PT BSP-Pertamina Hulu
15. CPI (Area Rokan)
16. Kondur Petroleum (Area Malacca Strait)
17. Conocophillips (Grissik) Area Corridor-PSC
18. JOB PSC Amerada Hess (area Jambi Merang)
19. JOB PSC Golden Spike (Area Raja Pendopo)
20. JOB (PSC) Petrochina Int’l (Area Tuban)
21. JOB (PSC) Talisman-OK (Area Ogan Komering)
22. JOA (PSC) KODECO (Area West Madura)
23. Chevron Ind (Area East Kalimantan)
24. Kalrez Petroleum (Area Bula Seram)
25. Petrochina Int’l Bermuda Ltd (Area Salawati Basin, Papua)
26. JOB PSC Medco E&P Tomori (Area Senoro Toili, Sulawesi)
27. PT Pertamina EP (Area Indonesia)
28. BOB PT BSP Pertamina Hulu (Area CPP)
29. Premier Oil (Area Natuna Sea)
30. Phe Ogan Komering -JOB P TOKL
31. BP Berau Ltd (Area off Berau Kepala Burung Irian Jaya)
32. BP Muturi Ltd (Area Ons Off Murturi, Irian Jaya)
33. BP Wiriagar Ltd (Area Wiriagar, Papua).

Nah, dari 33 perusahaan tersebut, ada 10 yang masuk penunggak terbesar. Mereka adalah:

– CNOOC SES Ltd (USD 94,2 juta)
– Conocophillips (Grissik) (USD 84,7 juta)
– Petrochina International (USD 62,9 juta)
– Mobil Exploration Indonesia (USD 59,9 juta)
– VICO (USD 42,9 juta)
– ExxonMobil Oil Indonesia Inc (USD 41,7 juta)
– Premier Oil (USD 38,3 juta)
– BP West Java Ltd ( USD 35,1 juta)
– Star Energy (USD juta)
– PT Pertamina EP (USD 16,9 juta).

sumber: detik.com, Senin, 18/07/2011 15:33 WIB

Unduh Presentasi ICW terkait data penunggak pajak migas : hutang pajak migas_icw_18Juli2011