ICW: Mark Up Pembangunan Gedung DPD Rp 517,2 M

Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) meneliti ada penggelembungan (mark up) anggaran pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) senilai Rp 517,2 miliar. Seharusnya biaya pembangunan hanya Rp 305,57 miliar, bukan Rp 823 miliar seperti yang diajukan DPD.

“Menurut ICW biaya pembangunan di seluruh provinsi adalah Rp 305,57 miliar. Sementara yang diajukan oleh DPD Rp 823 miliar. Jadi ada potensi kelebihan anggaran sebesar Rp 517,2 miliar,” ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Kebijakan ICW Firdaus Ilyas.

Firdaus mengatakan itu di kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (7/7/2011).

Menurut Firdaus, total luas yang dibutuhkan untuk gedung baru DPD per provinsi hanya 1.799,55 meter persegi atau sama dengan 2,8 lantai atau jika dibulatkan menjadi 3 lantai. Sementara yang diajukan DPD, luas gedung 2.747,25 meter persegi dan 4 lantai. Sehingga ada kelebihan rencana kebutuhan luas gedung yakni 947,7 meter persegi.

Dengan kelebihan luas gedung, lanjut Firdaus, berdampak pada biaya pembangunan gedung DPD dengan perhitungan luas pembangunan gedung yang lebih kecil. Maka, biaya pembangunan gedung DPD di seluruh provinsi yakni Rp 305,57 miliar. Sementara yang diajukan oleh DPD Rp 823 miliar. Jadi ada potensi kelebihan anggaran Rp 517,2 miliar.

Firdaus menambahkan, perhitungan ICW ini sudah sesuai dengan standar minimum untuk ruang kerja seorang anggota DPD. Standar ruang kerjanya cukup dengan luas 16 meter persegi per anggota. Sementara menurut versi DPD 100 meter persegi per anggota.

“Ini kan sebuah pemborosan. Karena apabila dilihat dari prestasi DPD sendiri, tidak menunjukkan adanya sebuah prestasi yang baik,” kata dia.

Oleh karena itu, ICW menolak pembangunan gedung baru DPD. Apabila memang dibutuhkan maka biayanya tidak sebesar itu.

sumber: detik.com, Kamis 7 Juli 2011

Selengkapnya silahkan unduh presentasi icw : Gd DPD_ICW_7Juli2011

Advertisements

ICW Laporkan “Mark-up” Gedung DPR ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan mark-up senilai Rp 602 miliar dalam penyusunan anggaran rencana pembangunan gedung baru DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/4/2011). Menurut perhitungan ICW, dana untuk membangun gedung baru DPR hanya Rp 535,6 miliar.

Koordinator Monitoring Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan, dugaan penggelembungan dana itu berdasarkan hasil membandingkan hitungan versi ICW terkait total anggaran versi DPR yang menganggarkan Rp 1,38 triliun.

“Kita mendesak KPK segera mengusut dugaan penyimpangan seperti ini,” kata Firdaus.

Menurutnya, ICW mendapatkan angka Rp 535 miliar dengan mengalikan total kebutuhan ruangan gedung baru DPR dengan biaya pengerjaan ruangan per meter persegi. Menurut versi ICW, total kebutuhan ruangan itu ditentukan dari standar luas ruang kerja setiap anggota Dewan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

“Luas kerja masing-masing anggota DPR setara eselon I, termasuk di dalamnya ruang kerja, tamu, rapat, staf, sekretaris, dan ruang tunggu seluas 80 meter persegi,” katanya.

Dengan demikian, untuk 600 orang anggota Dewan, total kebutuhan ruangan seluas 48.000 meter persegi. Ditambah, lanjut Firdaus, ruang fraksi, pimpinan, pendukung, dan ruang fungsional lainnya seluas 26.598 meter persegi.

“Jadi, total kebutuhan ruang gedung DPR baru seluas 79.767 meter persegi,” papar Firdaus.

Kemudian, lanjut Firdaus, angka tersebut dikalikan dengan biaya pekerjaan ruangan senilai Rp 6,7 juta per meter persegi sehingga didapat angka Rp 535,6 miliar. Sementara itu, DPR menetapkan jatah luas setiap anggotanya 120 meter persegi sehingga luas total keseluruhan untuk gedung baru DPR 161.000 meter persegi.

“Berdasarkan informasi pengumuman lelang, total pagu anggaran untuk total luas keseluruhan gedung itu sebesar Rp 1,38 triliun,” katanya.

Peneliti Monitoring Analisis Anggaran ICW Abdullah Dahlan menambahkan, penyusunan anggaran pembangunan gedung baru DPR yang mencapai Rp 1,38 triliun itu juga menyalahi prinsip asas pengelolaan anggaran negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan,” kata Abdullah membacakan kutipan undang-undang tersebut.

Sementara anggaran yang diajukan DPR, katanya, tidak hemat dan tidak memerhatikan rasa keadilan masyarakat.

“Juga adanya upaya memaksakan dan bahkan melakukan kebohongan publik agar rencana pembangunan gedung ini diteruskan,” tuturnya.

Sumber: kompas.com, Kamis 21 April 2011

Lengkapnya, silahkan unduh presentasi ICW tentang dugaan markup rencana Gedung Baru DPR RI ICW_GdBaru_DPR_KPK_21April2011

Kilas Balik, “Subsidi Listrik – Politik Rente Biaya Tinggi”

PLN Boros Rp 158,557 Triliun Selama 6 Tahun Terakhir

Jakarta – Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memboroskan biaya produksi listrik selama 2002-2008 sebesar Rp 158,557 triliun atau Rp 22,651 triliun per tahun. Pemborosan tersebut karena tidak adanya kesungguhan pemerintah dalam kebijakan harga pasokan bahan bakar pembangkit listrik.

“Ini tidak hanya tanggung jawab PLN. Tanggung jawab PLN kan dari produksi sampai rumah. Tapi dari mana bahan bakar? Ini terkait kebijakan terkait lembaga lain seperti Departemen ESDM atau Kementerian Negara BUMN,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisi Anggaran ICW, Firdaus Ilyas dalam konferensi pers di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jaksel, Rabu, (3/12/2009).

Angka tersebut selisih dari kebutuhan BBM atau gas untuk memproduksi dengan harga BBM/gas di pasaran. Terlebih, banyak pembangkit listrik yang seharusnya bahan bakarnya menggunakan gas namun malah dipaksakan dengan BBM. “Selain memboroskan harga produksi juga merusak mesin,” tambahnya. Jika pun PLN membeli bahan baku energi dengan harga internasional, maka PLN malah lebih hemat. Meski demikian, pemborosan tetap terjadi hingga Rp 100,932 triliun selama 6 tahun terakhir.

“Instansi lain tahu dengan alur ini, tapi karena tak ada kebijakan serius dari pemerintah, angka ini terus dibiarkan,” bebernya. Guna memotong angka pemborosan ini, ICW meminta menghapuskan praktek rente dan memutus relasi politik bisnis dalam pengelolaan listrik. Selain itu juga perlu perbaikan manajemen dalam tubuh PLN yang mempunyai integritas, profesionalitas dn kesungguhan bekerja.

“Yang pasti ada unsur kesengajaan oleh rezim. Karena penyedian bahan bakar berada di bawah lembaga lain yang saling terkait,” pungkasnya

Sumber : detik.com, 3 Desember 2009

Selengkapnya, unduh presentasi ICW tanggal 3 Desember 2009: Kajian PLN_ICW_3Des09

Perhitungan BPIH tahun 1432H (2011) versi ICW

Ringkasan Perhitungan BPIH 1431H (2011), Versi ICW  adalah sebagai berikut :

  1. Perhitungan ICW dengan memperhitungan kenaikan komponen biaya (variable cost),
    • Ongkos direct cost haji (BPIH) tahun 1432H (2011) yang wajar adalah US$ 3.286/jamaah:
    • Dengan catatan jumlah biaya indirect cost yang berasal dari jasa bunga tabungan jamaah adalah sebesar Rp.1,051 triliun untuk 194.000 jamaah regular
    • Sehingga total biaya ongkos haji tahun 1432H, baik direct cost maupun indirect cost adalah US$ 3.888,63 / jamaah
  2. Jika dibandingan dengan usulan BPIH versi Kemenag yang disampaikan pada Komisi VII DPR RI dimana biaya direct cost BPIH 1432H sebesar US$ 3.847, maka berdasarkan perhitungan icw terjadi kemahalan usulan BPIH tahun 1432H sebesar US$ 560,41 per jamaah (US$ 3.847 – US$ 3.286). Atau untuk keseluruhan 194.000 jamaah regular sebesar US$ 108.718.917 (US$ 108,7 juta)
  3. Sementara jika dirinci berdasarkan embarkasi keberangkatan maka ongkos haji (BPIH) 1432H/2011 yang wajar menurut ICW adalah sebagai berikut (biaya direct cost yang harus dilunasi oleh jamaah) :
    • Embarkasi Banda Aceh, BPIH 1432H = US$ 2.843
    • Embarkasi Medan, BPIH 1432H = US$ 2.926
    • Embarkasi Padang, BPIH 1432H = US$ 3.092
    • Embarkasi Batam, BPIH 1432H = US$ 3.042
    • Embarkasi Jakarta, BPIH 1432H = US$ 3.175
    • Embarkasi Solo, BPIH 1432H = US$ 3.342
    • Embarkasi Surabaya, BPIH 1432H = US$ 3.425
    • Embarkasi Palembang, BPIH 1432H = US$ 3.092
    • Embarkasi Makasar, BPIH 1432H = US$ 3.674
    • Embarkasi Balikpapan, BPIH 1432H = US$ 3.674
    • Embarkasi Banjarmasin, BPIH 1432H = US$ 3.674
    • Sehingga rata – rata BPIH 1432H (direct cost) untuk keseluruhan embarkasi adalah US$ 3.286

Untuk Lanjut dapat dibaca pada presentasi ini : BPIH_ICW_28Juni2011

Salam,

Firdaus Ilyas, Kalibata 28 Juni 2011

Ongkos Haji (BPIH) melambung tinggi, apa ada korupsi?

Kalibata, 20 Juni 2011

Sebentar lagi musim haji akan dimulai, dan seperti biasanya perdebatan persoalan besaran biaya haji (BPIH) menjadi sorotan tersendiri. Memang ironi, ditanah tempat kita merasa lebih dekat dengan sang Pencipta disana pula kita merasa curiga. paling tidak ini yang dirasakan sebagian calon jemaah haji, baik yang sudah mendaftar ataupun baru sekedar niatan.

Kita mungkin maklum tidak mudah mengurus 220.000 jamaah haji asal indonesia. Dan kita juga faham bahwa pelayanan jamaah haji adalah misi nasional dan dikatakan nirlaba, paling tidak itu yang digariskan dalam UU Haji (no.13 tahun 2008). Tapi, dibalik pemahaman dan niat kita untuk juga berhaji.. amin 🙂 kita juga merasakan ada yang tidak beres dengan pengelolaan ibadah haji oleh kementrian agama. Paling tidak yang sering dikeluhkan adalah besaran biaya haji (BPIH) yang terus menjulang tinggi serta masih buruknya kualitas pelayanan.

Sekedar pemanasan sebelum kita kembali berdebat keras perihal biaya haji yang harus ditanggung jamah; baik biaya langsung (direct cost) maupun biaya tidak langsung (indirect cost). Oya, sebagai catatan penting uang yang berasal dari jamaah tidak saja berasal dari total pelunasan ongkos haji, tetapi juga berasal dari jasa bunga tabungan jamaah yang disimpan di rekening menteri agama.

Silahkan unduh pokok-pokok temuan serta dugaan penyimpangan biaya haji (BPIH) sejak tahun 1426H – 1431H yang sudah disampaikan ICW ke KPK. ICW_Presentasi Haji_KPK_1April2011

salam,

Firdaus Ilyas

Informasi Penting: PT Newmont Nusa Tenggara

Saya akan memposting data dan informasi yang terkait dengan PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Semoga saja kita semakin faham dan mengerti dengan industri tambang, khususnya tambang PT NNT, dan belum terlambat untuk menyelamatkan yang tersisa :). Silahkan unduh (download) pada tautan berikut ini :

  1. Data Kontrak Karya Antara Pemerintah dengan PT Newmont Nusa Tenggara (Contract of Work), 2 Desember 1986. PT NNT_Contrac_of_Work
  2. Laporan tahunan dan Laporan Keuangan (konsolidasi) PT Newmont Co yang memuat juga laporan produksi, penjualan, serta pendapatan PT NNT (tambang batu hijau) :
    1. Annual Report dan Financial Report tahun 2010 Newmont_10AR
    2. Annual Report dan Financial Report tahun 2008 2008_Annual_Report
    3. Annual Report dan Financial Report tahun 2006 2006_Annual_Report
  3. Laporan Keuangan PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRM), induk perusahaan Multi Capital (MC). Berisi catatan perjanjian antara MC dengan BUMD NTB termasuk hutang piutangnya.salah satu informasi yang menarik ternyata BUMD pemda NTB yaitu PT DMB memiliki hutang kepada Multi capital sebesar sebesar Rp.26 miliar (lihat hal 62 pada laporan keuangan BRM, Q1-2011) :
    1. Laporan Keuangan PT BRM Tbk kuartal 1 tahun 2011 BRM_Q1_2011
    2. Laporan Keuangan PT BRM tahun 2010 BRM_FR_2010
    3. Rilis PT BRM Tbk, dimana hingga 10 Desember 2010 PT MDB sudah menerima deviden dari PT NNT sebesar US$ 172,8 juta. sementara pemda NTB sampai saat ini sama sekali belum mendapat bagian devidennya. seharusnya pemda NTB lewat BUMD PT DMB mendapatkan bagian deviden sebesar US$ 43,2 juta (25% x US$ 172,8 juta). brms_subsidiary_to_receive_dividend_from_newmont_nusa_tenggara13dec10

sementara itu dulu data dan informasi awal, semoga bermanfaat 🙂

Salam – Firdaus Ilyas

 

Apa sih yang menarik dari Newmont (PT NNT)

Perebutan saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) bukan tanpa alasan, ibarat pepatah “ada gula ada semut”. Paling tidak dari sisi bisnis pertambangan, tambang newmont (batu hijau) merupakan salah satu wilayah didunia yang kaya akan kandungan emas dan tembaga. Bahkan kalau dilihat dari jumlah kandungan dan kadarnya, tambang newmont sangat kaya dengan tembaga (copper). Bahkan 60% lebih dari total pendapatan PT Newmont disumbangkan oleh tembaga.

Berdasakan kajian dan analisis ICW, setidaknya ada enam isu yang menarik dari newmont (PT NNT), diantaranya yaitu : Read the rest of this entry

Audit Proses Divestasi PT NNT

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit menyeluruh proses divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara sejak awal.

Hal itu dilakukan, dalam konteks pembelajaran dan transparansi industri tambang, sebab audit merupakan salah satu cara untuk mengetahui kewajaran proses atau peraturan dan melihat dugaan kerugian negara.

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas, dalam diskusi bertema Tambang Newmont Nusa Tenggara dalam Pusaran Politik Rente, Jumat (10/6/2011), di Jakarta. Read the rest of this entry

Royalti Newmont Masuk KPK

Apa jadinya kalau setoran royalti ke negara tak sesuai dengan yang seharusnya dibayar? Sudah pasti pemerintah pusat maupun daerah merugi. Ini pula yang diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait besaran royalti PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) pada periode 2004-2010. “Ada potensi kerugian negara US$ 237 juta,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas. ICW selanjutnya melaporkan temuan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa pekan lalu. Read the rest of this entry

Usut dugaan kolusi di West Madura

Jawa Timur semestinya dapat hak partisipasi

JAKARTA: Kendati perpanjanqan kontrak bagi hasil kerja sama pengelolaan Blok West Madura telah disetujui, ICW tetap meminta KPK menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum terkait dengan perpanjangan blok migas itu. Koordinator Monitoring dan Analisa Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menegaskan pengusutan persoalan perpanjangan blok migas yang berlokasi di lepas pantai Jawa Timur itu tidak bisa dihentikan begitu saja.
Lembaga swadaya masyarakat di bidang pemantauan dan pemberantasan korupsi ini melihat adanya dugaan penyimpangan dan manipulasi dalam perpanjangan kontrak tersebut. Read the rest of this entry