Kilas Balik, “Subsidi Listrik – Politik Rente Biaya Tinggi”

PLN Boros Rp 158,557 Triliun Selama 6 Tahun Terakhir

Jakarta – Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memboroskan biaya produksi listrik selama 2002-2008 sebesar Rp 158,557 triliun atau Rp 22,651 triliun per tahun. Pemborosan tersebut karena tidak adanya kesungguhan pemerintah dalam kebijakan harga pasokan bahan bakar pembangkit listrik.

“Ini tidak hanya tanggung jawab PLN. Tanggung jawab PLN kan dari produksi sampai rumah. Tapi dari mana bahan bakar? Ini terkait kebijakan terkait lembaga lain seperti Departemen ESDM atau Kementerian Negara BUMN,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisi Anggaran ICW, Firdaus Ilyas dalam konferensi pers di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jaksel, Rabu, (3/12/2009).

Angka tersebut selisih dari kebutuhan BBM atau gas untuk memproduksi dengan harga BBM/gas di pasaran. Terlebih, banyak pembangkit listrik yang seharusnya bahan bakarnya menggunakan gas namun malah dipaksakan dengan BBM. “Selain memboroskan harga produksi juga merusak mesin,” tambahnya. Jika pun PLN membeli bahan baku energi dengan harga internasional, maka PLN malah lebih hemat. Meski demikian, pemborosan tetap terjadi hingga Rp 100,932 triliun selama 6 tahun terakhir.

“Instansi lain tahu dengan alur ini, tapi karena tak ada kebijakan serius dari pemerintah, angka ini terus dibiarkan,” bebernya. Guna memotong angka pemborosan ini, ICW meminta menghapuskan praktek rente dan memutus relasi politik bisnis dalam pengelolaan listrik. Selain itu juga perlu perbaikan manajemen dalam tubuh PLN yang mempunyai integritas, profesionalitas dn kesungguhan bekerja.

“Yang pasti ada unsur kesengajaan oleh rezim. Karena penyedian bahan bakar berada di bawah lembaga lain yang saling terkait,” pungkasnya

Sumber : detik.com, 3 Desember 2009

Selengkapnya, unduh presentasi ICW tanggal 3 Desember 2009: Kajian PLN_ICW_3Des09