Beberapa Bahan Terkait Lumpur Lapindo

Sekedar menambah referensi terkait dugaan kesalahan manusia dalam bencana lumpur lapindo, silahkan pelajari presentasi dan laporan berikut ini, semoga berguna :

1. Presentasi Ketua BPK, Anwar Nasution dalam pertemuan ITOSAI, Tanzania 25-29 Juni 2007 tentang lumpur lapindo dengan judul “SIDOARJO DISASTER A Case Of State’s Failure to Control Corporate Greed“. selengkapnya unduh di sini Anwar-Nasution-Lapindo-pdf

2. PRELIMINARY REPORT on the FACTORS and CAUSES IN THE LOSS OF WELL BANJAR PANJI-1, August 14, 2006 oleh Simon Wilson C.Eng. M.Sc. D.I.C (Petroleum Consultant), selengkapnya unduh di sini TriTech_Lukman_report_-_East_Java_Well_Blow-out_Assessment_-_Preliminary_Report_Document

3. Final Report “Causation Factors for the Banjar Panji No. 1 Blowout” September 15, 2006 by Neal Adams, selengkapnya unduh disini Final Report Sidoarjo Neil Adams

salam,
kalibata, 29 Mei 2012

Advertisements

Audit BPK terkait Lumpur Lapindo

Pada tanggal 29 Mei 2007 setahun setelah bencana semburan Lumpur Lapindo, Badan Pemeriksa Keuangan RI mengeluarkan hasil pemeriksaan terkait Penanganan Atas Bencana Lumpur Lapindo. Dimana temuan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

1. Perijinan dan Pengawasan Eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 :
a. Pemerintah tidak melakukan pengawasan atas pengalihan kepemilikan participating interest
b. Pemerintah tidak melakukan pengawasan atas perubahan participating interest
c. Pemberian ijin lokasi dari Pemda Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan

2. Pelaksanaan Eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 :
a. Kontraktor pemboran diduga kurang kompeten dari segi pengalaman, penggunaan peralatan dan personel
b. Terdapat dugaan kesalahan manusia dalam proses eksplorasi Sumur BJP-1 yang diduga telah memicu terjadinya semburan lumpur

3. Pengawasan Eksplorasi Migas oleh Pemerintah (BP Migas dan Departemen ESDM) :
a. Ditjen Migas Departemen ESDM tidak melakukan pengawasan atas kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1
b. BP Migas tidak melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 sesuai dengan ketentuan

Selengkapnya Hasil Pemeriksaan BPK dapat di unduh di tautan di bawah ini :
* Ringkasan Audit BPK terkait Lumpur Lapindo BPK_Lapindo_Ringkasan
* Hasil Audit Lengkap BPK Terkait Lumpur Lapindo BPK_Lapindo_Lengkap

salam,
Kalibata, 29 Mei 2012

Unduh Audit BPK: pemberian fasilitas diskon bunga kepada PT Bank Artha Graha

Dalam laporan utama majalah Tempo edisi Senin, 6 Februari 2011 Miranda Swaray Goeltom diduga berperan dalam pemberian fasilitas diskon bunga kepada PT Bank Artha Graha Internasional (BAGI). Sumber Tempo di Bank Indonesia mengungkapkan, Miranda meneken perjanjian kredit dengan bank ini pada Juli 2009 setelah Boediono mengundurkan diri untuk menjadi calon wakil presiden.

Untuk lebih lengkapnya silahkan unduh hasil Audit BPK terkait pemberian Bunga Pinjaman Subordinasi kepada Bank Artha Graha.
LK_BI_2009_BAGI

Kasus Cek Pelawat : Miranda Diduga Berperan Bantu Bank Artha Graha

TEMPO.CO , Jakarta:- Miranda Swaray Goeltom diduga berperan dalam pemberian fasilitas diskon bunga kepada PT Bank Artha Graha Internasional (BAGI). Sumber Tempo di Bank Indonesia mengungkapkan, Miranda meneken perjanjian kredit dengan bank ini pada Juli 2009 setelah Boediono mengundurkan diri untuk menjadi calon wakil presiden.

Dalam laporan utama majalah Tempo edisi Senin, 6 Februari 2011, sumber itu menceritakan, rapat pemberian fasilitas kepada BAGI dilakukan sejak 23 Desember 2008. Saat itu rapat dipimpin langsung oleh Boediono sebagai gubernur bank sentral, diikuti Deputi Gubernur Senior Miranda, enam deputi lain, serta dihadiri beberapa staf biro gubernur dan Direktorat Pengawasan Bank 3, di bawah komando Erwin Riyanto.

Saat itu Erwin, yang menjabat Kepala Perwakilan BI Singapura, mengusulkan agar BAGI diberi diskon bunga dari 6 persen menjadi 3,25 persen. “Dia juga mengusulkan agar selisih bunga sebesar Rp 504,21 miliar yang belum dibayar PT BAGI dianggap tak ada,” sumber Tempo itu mengungkapkan. Usul diskon ini, kata sumber itu, didukung oleh Miranda dan Deputi Pengawasan Siti Fadjriah.

Sebelumnya, bank milik Tomy Winata dan Sugianto Kusuma ini mendapat kucuran dana dari BI dalam bentuk pinjaman subordinasi atau subordinated loans (SOL), sejak Oktober 1997, sebesar Rp 1,019 triliun. Jangka pinjaman selama 25 tahun atau baru akan jatuh tempo pada 2022.

Alasan yang disebutkan Erwin adalah kondisi keuangan Artha Graha yang suram. Jika bunga tetap dibebankan 6 persen, bank itu harus membayar angsuran bunga Rp 62,2 miliar per tahun. Padahal laba mereka yang tercatat pada 2006 hanya sebesar Rp 41,8 miliar. Lalu, pada 2007, keuntungan turun hingga tinggal Rp 31,3 miliar.

Bila bank tersebut tak ditolong, cepat atau lambat BI harus menyiapkan kuburan bagi bank ini. “Filosofi pengawas di BI adalah menyelamatkan bank. Sebab, kalau tidak dibantu, duit BI yang sudah telanjur nyemplung di bank itu akan ikut amblas,” kata juru bicara BI, Difi Ahmad Johansyah, menyampaikan penjelasan dari Erwin Riyanto tentang latar belakang usulnya.

Namun usul pemberian diskon ini ditentang beberapa deputi gubernur, antara lain Budi Rochadi (almarhum) dan Budi Mulya. Mereka mempertanyakan mengapa fasilitas serupa tak diberikan kepada bank lain, seperti Bank IFI, yang sedang sekarat.

Akibat kebijakan ini, audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2010 meminta Bank Indonesia menagih kekurangan bunga yang dibayarkan BAGI sebesar Rp 497 miliar. Seharusnya bank ini membayar bunga kepada bank sentral sebanyak Rp 672,904 miliar.

Miranda mengaku tak tahu soal kasus tersebut. “Silakan tanya ke pejabat Bank Indonesia. Saya tak berhubungan langsung dengan bank-bank itu,” ujarnya, dua pekan lalu. (baca Dekat dengan Bos Artha Graha? Ini Kata Miranda )

Mantan Gubernur BI Boediono, yang kini menjadi wakil presiden, menyampaikan penjelasan tertulis kepada Tempo. Dia menegaskan bahwa restrukturisasi dan perubahan suku bunga SOL buat Artha Graha sama sekali tak memotong pokok utang yang harus dibayar, yakni tetap senilai Rp 1,019 triliun.

Dia menilai audit BPK juga tak mempersoalkan restrukturisasi itu. “Melainkan meminta BI menagih selisih pembayaran bunga antara 1997-2008, sebesar Rp 497 miliar,” ujar Boediono. “Dan sepanjang pengetahuan saya, BI sudah menagihnya ke BAGI.”

Hal serupa dikatakan Gubernur BI saat ini, Darmin Nasution, dan Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI yang kini membawahkan pengawasan bank. “Sudah ditagih oleh BI. Sudah lama.”

Kuasa hukum Bank Artha Graha, Otto Hasibuan, membantah pihaknya memiliki tanggungan kurang bayar bunga kepada BI. “Tagihan itu saya kira tak ada. Dengan adanya restrukturisasi, seharusnya sudah selesai,” ujarnya, Kamis pekan lalu.

Y. TOMI ARYANTO, SETRI YASA, MARTHA THERTINA | ANY

Sumber: Tempo.co Senin, 06 Februari 2012

KPK Tetapkan Eks Direktur Pertamina Suroso Jadi Tersangka Suap Innospec

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meningkatkan kasus suap perusahaan asal Inggris, Innospec ke pejabat Pertamina pada 2004-2005, ke level penyidikan. Mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmo Martoyo ditetapkan sebagai tersangka.

“KPK meningkatkan status ke level penyidikan dan menetapkan mantan Direktur Pengolahan Pertamina, SAM jadi tersangka,” ujar Jubir KPK, Johan Budi di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (29/11/2011).

Johan mengatakan, Suroso dijerat dengan pasal 12 huruf a dan pasal 11 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Johan juga menyatakan pemanggilan empat mantan Dirut Pertamina hari ini, untuk menjadi saksi bagi Suroso.

“Ya mereka diperiksa untuk tersangka,” ujarnya.

Berdasarkan putusan pengadilan Southwark Crown, Inggris, Innospec terbukti telah melakukan penyuapan terhadap mantan Dirjen Minyak dan Gas, Rahmat Sudibyo dan pejabat mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmomartoyo.

Pengadilan Inggris memutuskan Innospec bersalah dan wajib membayar denda USD 12,7 juta. Dari persidangan itu juga terungkap, selama kurun waktu 14 Februari 2002 hingga 31 Desember 2006, Innospec membayar sebanyak USD 11,7 juta kepada agen-agen yang kemudian membayarkannya kepada staf Pertamina dan pejabat publik di Indonesia lainnya agar mendukung pembelian TEL.

Sementara dalam penyelidikan kasus Innospec di KPK, beberapa pihak juga sudah dikenai pencegahan agar tidak pergi meninggalkan Indonesia. Nama-nama yang dicegah bepergian ke luar negeri antara lain mantan Dirjen Migas Rachmat Sudibyo, mantan wakil Dirut Pertamina Mustiko Saleh, serta mantan Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo.

Sedangkan tiga nama lainnya yang dikenai pencegahan adalah dua eksekutif PT Sugih Interjaya Willy Sebastian dan Muhammad Syakir, serta seseorang bernama Herwanto Wibowo.

(fjp/gah)

Sumber : detik.com, Selasa 29 November 2011

Kilas Balik Kasus – Dugaan Suap Pengadaan TEL; Pejabat Pertamina Membantah

Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan suap yang melibatkan mantan pejabat PT Pertamina dan mantan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mantan pejabat itu diduga menerima suap jutaan dollar Amerika Serikat dalam pengadaan tetraethyl lead (TEL) produksi Innospec Limited dari Inggris pada tahun 2000-2006. TEL adalah zat aditif yang digunakan untuk meningkatkan nilai oktan pada bahan bakar minyak.

Desakan itu dikatakan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki di Jakarta, Jumat (26/3), didasarkan pada putusan Pengadilan Southwark Crown di Inggris pada 18 Maret 2010, serta putusan Pengadilan Distrik Columbia di AS pada 17 Maret 2010. Dalam putusan itu Innospec yang memasok TEL melalui perwakilannya di Indonesia, PT Soegih Interjaya (SI), terbukti bersalah telah menyuap bekas pejabat itu. Atas praktik suap itu, Innospec didenda 12,7 juta dollar AS.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengungkapkan, garis besar dari putusan pengadilan di London tersebut, Innospec mengakui telah memberikan komisi sebesar 11,7 juta dollar AS kepada PT SI.

Komisi itu diberikan atas penjualan 28.390 ton TEL senilai 277 juta dollar AS dari Innospec ke Pertamina pada 2000-2006. Sekitar 2,8 juta dollar AS dari komisi itu terbukti digunakan untuk menyuap pejabat publik di Indonesia.

Pejabat yang disebut menerima suap dalam putusan itu adalah Suroso Atmomartoyo, mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina, dan Rachmat Sudibyo, Direktur Jenderal Minyak dan Gas yang pada 2002 menjabat Ketua BP Migas.

Secara terpisah, Suroso Atmomartoyo membantah telah menerima suap dari Innospec untuk mempertahankan TEL sebagai campuran bahan bakar minyak. Pada tahun 2002 ia dipindahkan dari Cilacap ke Kantor Pusat PT Pertamina, tetapi tidak pada posisi direktur pengolahan. Ia baru diangkat sebagai Direktur Pengolahan PT Pertamina tahun 2004, dan saat menjabat itu ia memutuskan menghentikan penggunaan TEL pada bahan bakar minyak. (WHY/EVY)
Sumber: Kompas, 27 Maret 2010

Unduh: Presentasi ICW Terkait Dugaan Suap Pengadaan TEL pada Pertamina :Presentasi Pengadaan TEL Pertamina_ICW_26Maret2010
Unduh putusan Pengadilan Southwark Crown di Inggris pada 18 Maret 2010 : opening note 18.03.10

Audit BPK terkait dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2011 terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2002 – 2010 pada Provinsi Papua dan Papua Barat, ditemukan hal – hal sebagai berikut :

1. Aspek Perencanaan :
1.1 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Belum Didukung dengan Perangkat Peraturan yang Memadai
1.2 Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Bidang Kesehatan dan Pendidikan Tidak Sesuai dengan Ketentuan
1.3 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Belum Menetapkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Memanfaatkan Dana Otonomi Khusus Secara Berkesinambungan

2. Aspek Pelaksanaan :
2.1 Terdapat Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan (Fiktif) Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Sebesar Rp28.943.197.224
2.2 Terdapat Kelebihan Pembayaran Karena Kekurangan Volume Pekerjaan atau Pembayaran Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp218.289.902.657
2.3 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tidak Sesuai dengan Tujuan Pembentukannya
2.4 Penyelesaian Pekerjaan Terlambat Namun Tidak Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp17.219.840.757
2.5 Pemahalan Harga atas Pengadaan Barang dan Jasa Sebesar Rp34.017.553.289
2.6 Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui Dana Otonomi Khusus pada Enam Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Sebesar Rp326.292.096.146 Tidak Sesuai Ketentuan
2.7 Penggunaan Dana Otonomi Khusus Tidak Tepat Sasaran/Tidak Sesuai dengan Peruntukan Senilai Rp248.005.929.414 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
2.8 Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Otonomi khusus Terlambat/Terhambat Sebesar Rp122.912.979.851 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
2.9 Realisasi Penerimaan Dana Otonomi Khusus Kurang Diterima Karena Dipotong Langsung Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Papua untuk Pembayaran Tagihan Pihak III Sebesar Rp27.167.059.640

3. Aspek Pertanggungjawaban dan Pemanfaatan :
3.1 Sisa Dana Otonomi Khusus pada Bendahara Pengeluaran Terlambat Disetor Sebesar Rp1.536.403.450 dan Sebesar Rp1.665.712.966 Tidak Disetorkan ke Kas Daerah/Negara
3.2 Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Dana Otonomi Khusus Sebesar Rp566.399.770.586,00 Tidak Dilengkapi dengan Bukti yang Lengkap dan Valid
3.3 Aset Hasil Pengadaan Barang Sebesar Rp158.664.640.099,00 Tidak Dimanfaatkan
3.4 Belanja Bantuan Kepada Kabupaten/Kota untuk TA 2007 dan 2008 dengan Nilai Total Aset Sebesar Rp148.071.773.040,00 Belum Dicatat oleh Pemerintah Daerah Penerima Bantuan

Lebih Lengkapnya: Unduh Hasil Audit BPK terkait dana Otsus Papua dan Papua Barat, 597_Otsus_Gab

CONTRACT OF WORK PT Freeport Indonesia (PT FI)

Terkait dengan tarif dan kewajiban Royalti dan Pajak PT FReeport Indonesia (PT FI) bisa dilihat pada pasal 13 Kontrak Karyanya. Berikut saya cuplikan salinan resmi dari Kontrak Karya PT FI dengan Pemerintah Indonesia;

ARTICLE 13, TAXES AND OTHER FINANCIAL OBLIGATIONS OF THE COMPANY

TAXES AND OTHER FINANCIAL OBLIGATIONS OF THE COMPANY

Subject to the terms of this Agreement, the Company shall pay to
the Government and fulfill its tax liabilities as hereinafter
provided:

(i) Deadrent in respect of the Contract Area or any Mining
Area.

(ii) Royalties in respect of the Company’s production of
Minerals.

(iii) Income taxes with respect to the Taxable Income of
the Company.

(iv) Personal income tax.

(v) Withholding taxes on dividends, interest and royalties,
rental, technical service, management service and other
service.

(vi) Value Added Tax on purchases and sales of taxable
goods, except as otherwise provided herein.

(vii) Stamp duty on legal documents.

(viii) Import duty on goods imported into Indonesia,
except as otherwise provided herein.

(ix) Land and Building Tax (PBB).

(x) Levies, taxes, charges and duties imposed by Regional
Government in Indonesia which have been approved by the
Central Government.

(xi) General administrative fees and charges for facilities
or services rendered and special rights granted by the
Government to the extent that such fees and charges
have been approved by the Central Government.

(xii) Tax on the transfer of ownership of motorized
vehicles and ships in Indonesia.

(xiii) Tax compliance.

The Company shall not be subject to any other taxes, duties,
levies, contributions, charges or fees now or hereafter levied or
imposed or approved by the Government other than those expressly
provided for in this Article and elsewhere in this Agreement.
1. Deadrent in respect of the Contract Area or any Mining Area.

The Company shall pay, in Rupiah, in United States Dollars
or in such other currencies as may be mutually agreed, an
annual amount as deadrent to be measured by the number of
hectares included in the Contract Area or any Mining Area as
the case may be, calculated on January 1st and July 1st of
each year, such payments to be made in advance and in two
installments each payable within thirty days after the said
dates during the term of this Agreement and payable as
stipulated in Annex “D” attached hereto.

2. Royalties in respect of the Company’s production of
Minerals.

The Company shall pay royalties in respect of the Mineral
content of Products from the Mining Areas, to the extent
that any Mineral in such Products shall be a Mineral for
which value according to general practice is paid to the
Company by a buyer. Royalties shall be paid in Rupiah, in
United States Dollars or in such other currencies as may be
mutually agreed, and shall be paid within sixty days
following the end of each calendar quarter. Each payment
shall be accompanied by a statement in reasonable detail
showing the basis of computation of royalties due in respect
of shipments or sales made during the preceding calendar
quarter.

Royalties will be computed as follows:

a. With respect to copper sold as concentrates (together
with Precious Metals which constitute Associated
Minerals with such copper) or smelted or refined by or
on behalf of the Company:

(i) In the case of copper so sold as concentrates, the
amount of the royalty to be paid in respect of the
payable copper content of the concentrates sold by
the Company during any calendar quarter shall be
an amount equal to the value of CR in the
following formula:

CR = [(P x ACP) – SRFS] x PCT

where,

P = the number of pounds of payable
copper contained in the concentrates
sold during any calendar quarter;

ACP = the Applicable Copper Price
determined as provided in (b) below;

SRFS = the smelting and refining charges,
and freight and other selling costs,
incurred by the Company in respect of
such concentrates; and

PCT = the following applicable percentage;

(1) if the Applicable Copper price is
US $ 0.9000 per pound or less; PCT
= 1.50%

(2) if the Applicable Copper Price is
more than US $ 1.1000 per pound;
PCT = 3.50%

(3) if the Applicable Copper Price is
more than US $ 0.9000 per pound but
not more than US $ 1.1000 per
pound; a rate computed using the
following formula;
_____ _____
: ACP – 90 :
: 1.50 + _________ :
PCT = : :
: 10 :
:_____ _____:

where PCT = royalty rate in
percent, and

ACP = the
Applicable Copper
Price in US cents
per pound.

(ii) In the case of copper smelted or refined by or on
behalf of the Company, the royalty shall be based
on the payable copper content of the concentrates
smelted or refined by the Company during any
calendar quarter and shall be determined by the
foregoing formula with SRFS being the smelting and
refining charges, and freight and other selling
costs, which would have been incurred by the
Company in respect of such concentrates had such
concentrates been party (which, if the Company has
sold any copper concentrates during such calendar
quarter, shall be the average SRFS applicable
thereto); and

(iii) The applicable royalty rate with respect to
the Precious Metals which constitute Associated
Minerals with such copper shall be 1% of the sales
price, based on the Applicable Gold Price or the
Applicable Silver Price.

b. The following definitions are applicable to the
provisions of this Agreement with respect to Royalties:

(i) The term “Applicable Copper Price” shall mean,
with respect to the copper contained in the
concentrates sold by the Company during any
calendar quarter, a price equal to the official
London Metal Exchange cash seller’s price for
copper-higher grade as published by “Metals Week”
averaged over such calendar quarter.

(ii) The term “Applicable Gold Price” shall mean, with
respect to the gold contained as an Associated
Mineral in the concentrates sold by the Company
during any calendar quarter, a price equal to the
mean of the London bullion market spot morning
(“initial”) and afternoon (“final”) price for gold
in United States currency as published in “Metals
Week” averaged over such calendar quarter.

(iii) The term “Applicable Silver Price” shall
mean, with respect to the silver contained as an
Associated Mineral in the concentrates sold by the
Company during any calendar quarter, a price equal
to the London bullion brokers spot price in United
States currency as published in “Metals Week”
averaged over such calendar quarter.

(iv) The term “payable”, when used in connection with
the copper, gold and silver content of
concentrates sold by the Company, shall mean that
portion of such content for which a price is paid
to the Company.

(v) The term “pound” shall mean, with respect to
copper, sixteen ounces (avoirdupois).

(vi) The term “ounce” shall mean, with respect to gold
and silver, a troy ounce of 31.1035 grams.

(vii) The term “smelting and refining charges,
freight and other selling costs” shall mean with
respect to concentrates sold by the Company, the
aggregate amount of costs in respect of such
concentrates that are deductible from gross sales
in determining Net Sales.

c. The prices of copper, gold and silver, if quoted in
pounds sterling (or other foreign currency) rather than
in United States Dollars by “Metals Week” (or any other
publication substituted for “Metals Week” by mutual
agreement of the Company and the Department), shall be
converted daily during any calendar quarter into United
States Dollars by using the noon buying rate for
sterling (or other foreign currency) for cable
transfers as certified by the Federal Reserve Bank of
New York for customs purposes. The average price for
any such calendar quarter shall be calculated by
totalling the United States Dollar equivalents of the
daily prices (or daily mean prices, in the case of
gold) and dividing such total by the number of market
days in such quarter.

d. In the event that either the Company or the Department
believes that the market price of copper, gold or
silver price specified in this Article 13 is no longer
quotable or determinable from reliable published
sources, then, upon written notice by the Company or
the Department to the other, the Company and the
Department shall promptly consult with a view toward
determining a new published market price for copper,
gold or silver, as the case may be, such new published
market price to be the same, so far as practicable, as
that specified above. If the Company or the Department
shall give such notice, the Company shall continue to
pay royalties on the basis of a published market price
determined by the Company in good faith for the metal
concerned, in the case of all concentrates shipped
during the period commencing with the date of such
notice and ending with the date on which the Company
and the Department shall reach agreement with respect
to a new published market price for the metal
concerned.

e. The computation of the amount of the copper royalty
payment in respect of the concentrates sold by the
Company during a given calendar quarter shall be made
on the basis of the final dry weight, assay, and
smelting and refining charges, freight and other
selling costs determined in accordance with the
applicable sales, transportation, insurance and other
contracts as evidenced by final invoices, cargo and
freight bills, and other documents related to shipping
and handling. To the extent that the final dry weight,
assay, and smelting and refining charges, freight and
other selling costs have not been determined, such
computation shall be made on the basis of the
provisional dry weight, assay, or smelting and refining
charges, freight and other selling costs as determined
in accordance with the applicable sales,
transportation, insurance and other contracts as
evidenced by provisional invoices, freight bills and
other documents, subject to upward or downward
adjustment on the basis of the final dry weight, assay,
or smelting and refining charges, freight or other
selling costs. If the amount of the royalty payment
made in respect of any cargo of concentrates on the
basis of the provisional dry weight, assay, or smelting
and refining charges, freight or other selling costs is
more or less than the amount thereof computed on the
basis of the final dry weight, assay, or smelting and
refining charges, freight and other selling costs, the
amount of the excess or deficiency shall be subtracted
from or added to, as the case may be, the amount of the
royalty payment due on the quarterly payment date next
following the determination of such final dry weight,
assay or smelting and refining charges, freight or
other selling costs.

Each payment shall be accompanied by a certificate
signed by an executive director of the Company showing
in reasonable detail the computation of the amount of
the royalty payment due, including the amount of any
adjustment in royalty payments made in respect of any
prior quarter.

f. Concentrates shall be deemed to be sold when title
passes to the purchaser pursuant to the applicable
contract of sale.

g. In the ease of Precious Metals and other Minerals not
covered by the provisions of paragraph (a), the
applicable royalty rate shall be computed on the basis
of the market value of the contained Mineral refining
charges, and freight and other selling costs, with the
royalty rates (which may vary with the applicable
market prices) being determined by negotiation between
the Company and the Government, based on the general
economic principles reflected in the royalty rates
established in this paragraph for copper and Precious
Metals which are Associated Minerals; provided,
however, that in no event will such royalty rates be
less than 1% nor more than 3.5%. Such negotiation
shall be completed, with respect to any Mineral, prior
to the time the Company first begins construction of
any Mining facilities with respect to such Mineral as
permitted by this Agreement. The actual computation of
the royalties will be based on the provisions and
principles contained in the foregoing paragraphs (b)
through (f).

h. The Company shall pay any applicable Additional Royalty
in Respect of Minerals Exported as Unbeneficiated Ore
from Indonesia (“Additional Royalty”). Additional
Royalty shall be payable only to the extent that any
Mineral in the Company’s Products exported from
Indonesia shall be a Mineral for which value according
to general practise is paid to the Company by a buyer.
The rate of Additional Royalty to be paid shall be as
stipulated in Annex “G” attached hereto. The Additional
Royalty shall be increased or decreased in the same
proportion that the currant price shall be different
from those prices set out in Annex “G” for each Mineral
sold. Additional Royalty shall not be payable on:

(i) The export of Precious Metals in the form of
Associated Minerals, dore bullion bars or
concentrates or

(ii) Any Mineral exported in a form listed as exempt in
column 6 of Annex “G”.

The rules applicable to Additional Royalty shall be,
with necessary adjustment, those rules of computation
and payment of royalty set out above in this paragraph
2 (exclusive of the limitations on rate specified in
paragraph (g) above). The Government will (upon written
request from the Company) determine the stage of
Products exempt from Additional Royalty or any Mineral
for which no stage is specified in column 6 of Annex
“G”, such stage to be consistent with the stages
specified in column 6 of Annex “G” for similar
Minerals. For any Minerals or ore for which no
international price is given on or ore for which no
international price is given on Annex “G” the
Government will (upon written request from the Company)
determine such price based upon general economic
principles applicable to the determination of royalty
for copper and Precious Metals specified above in this
paragraph 2.

3. Incomes taxes with respect to the Taxable Income of the
Company.

The Company will pay corporate income tax (calculated in
accordance with Annex “F”) on income, meaning any increase
in economic prosperity received or accrued by the Company,
whether originating from within or without Indonesia, in
whatever name and form, including but not limited to gross
profit from business, dividends, interest and royalties; the
tax rates which shall be applied throughout the term of this
Agreement shall be as follows:

(a) 15% tax rate for taxable income up to Rp 10.000.000
(ten million Rupiah);

(b) 25% tax rate for taxable income from Rp 10.000.000 (ten
million Rupiah) to Rp 50.000.000 (fifty million
Rupiah); and

(c) 35% tax rate for taxable income above Rp 50.000.000
(fifty million Rupiah).

For the purposes of calculation of taxable income, the rules
for computation of corporate income tax as provided for in
Annex “F” attached to and made part of this Agreement shall
apply and except as otherwise stipulated in this Agreement
and the said Annex “F”, the rules as provided in Income Tax
Law 1984, Law No. 7 of 1983 and the regulations thereunder,
shall apply.

4. Personal income tax.

(i) The Company shall withhold and remit income taxes on
remuneration of the Company’s employees according to
Article 21 of Income Tax Law 1984, Law No. 7 of 1983.

(ii) Remuneration of Covered Employees whose work situs is
in a remote area shall not include the following in
kind or other benefits provided by the Company:

(a) medical services provided to Covered Employees
(including their dependents), including services
provided pursuant to paragraph 7 of outside the
Contract Area or any Project Area to executive
directors of the Company at the Vice President
level or higher shall be reviewed on a case-by-
case basis to determine if such services are
remuneration;

(b) annual leave for Covered Employees (including
their dependents) who reside in a remote area;

(c) the cost of education within the Contract Area or
related Project Area of dependents of Covered
Employees (including their dependents), including
education provided pursuant to paragraph 8 of
Article 17;

(d) housing in a remote area provided to Covered
Employees (including their dependents); and

(e) food provided to Covered Employees at any remote
area location.

(iii) Expatriate Individuals who are employed or engaged
by the Company or its Subsidiaries or its sub-
contractors and who are present in Indonesia for 183 or
less days in any twelve month period shall be subject
to withholding of tax at the rate of 20% (or such
lesser percentage as shall apply under any relevant
Double Tax Agreement) on the gross remuneration for
services rendered in Indonesia based an Article 26
Income Tax Law 1984, Law No. 7 of 1983. The income of
such Expatriate Individuals which is taxable in
Indonesia shall include only remuneration paid to them
for services rendered in Indonesia.

(iv) Expatriate Individuals who are employed or engaged by
the Company or its Subsidiaries or its subcontractors
and who are present in Indonesia for more than 183 days
in any twelve month period or intend to reside in
Indonesia, shall be liable for Indonesian personal
income tax. The Company shall deduct personal income
tax based on Article 21 Income Tax Law 1984, Law No. 7
of 1983 from the income received by the employee from
the Company with consideration being given to the
regulations relating to deductible income. The income
of such Expatriate Individuals shall include all kinds
of remuneration paid to them by their employer but
shall exclude employee benefits which either are not
deductible in calculating the taxable income of the
Company or are set out in clause (ii) of this paragraph
4.

5. Withholding taxes on dividends, interest and royalties.

(a) The Company shall, in accordance with the Income Tax
Law 1984 and the laws and regulations prevailing at the
date of the signing of this Agreement, withhold and
remit to the Government withholding taxes on the
payment of royalties, rent and other compensation
related to the use of property and compensation paid
for technical assistance or management services
performed in Indonesia, at the following rates (or such
lesser rates as shall be applicable from time to time
under any relevant Double Tax Agreement): fifteen
percent to the case of payments to a resident taxpayer
and twenty percent in the case of payments to a
nonresident taxpayer.

(b) The Company (and its Subsidiaries and Affiliates to the
extent carrying out functions hereunder) shall, in
accordance with the Income Tax Law 1984 and the laws
and regulations prevailing at the date of the signing
of this Agreement, withhold and remit to the Government
withholding taxes on the payment of dividends at the
rate of fifteen percent (or such lesser rate as shall
be applicable from time to time under any relevant
Double Tax Agreement).

(c) The Company shall, in accordance with the Income Tax
Law 1984 and the laws and regulations prevailing at the
date of the signing of this Agreement, withhold and
remit to the Government withholding taxes on the
payment of interest at the following rates (or such
lesser rates as shall be applicable from time to time
under any relevant Double Tax Agreement): fifteen
percent in the case of payments to a resident taxpayer
and twenty percent in the case of payments to a
nonresident taxpayer; provided that, during the term of
this Agreement, the Company (and its Subsidiaries and
Affiliates to the extent carrying out functions
hereunder) shall be exempt from any Government
withholding taxes on any interest in whatever form
which is payable on any indebtedness of the Company
(and such Subsidiaries and Affiliates) pursuant to loan
agreements entered into prior to the date of the
signing of this Agreement. For such purpose, interest
includes payments for loan guarantees and other
payments which are characterized as interest for
purposes of Indonesian law and loan agreements include
all debt agreements providing for the payment of such
interest.

6. Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods imposed
on import and delivery of taxable goods and services.

With regard to the obligation contemplated by the Value
Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury
Goods, Value Added Tax Law 1984, Law No. 8 of 1983 and
its implementing regulations as in effect on the date
of the signing of this Agreement (the “VAT Law”) the
Company (for itself and its Subsidiaries and Affiliates
to the extent carrying out functions hereunder) agrees,
except as otherwise provided in this Agreement, as
follows:

(i) It shall register its business as a taxable firm
for Value Added Tax Purposes;

(ii) It shall withhold and remit upon sale and delivery
of Mined Products tax (output tax) at the
applicable rate or rates under the VAT Law;

(iii) It shall withhold and remit tax under the VAT
Law in accordance with the Decree of the President
of the Republic of Indonesia No. 56 of Year 1988
or decrees having similar effect;

(iv) The Company shall be subject to the obligation to
pay tax under the VAT Law on the import or
purchase of taxable goods or procurement of
taxable services;

(v) Tax under the VAT Law, especially on the import or
purchase of taxable goods in the form of machinery
and other equipment, may be deferred pursuant to
the regulations in effect from time to time.

(vi) Payments under the VAT Law on import and domestic
purchasing of taxable goods and services (input
tax) are creditable against payments of output tax
under the VAT Law.

(vii) If the input tax is more than the output tax,
the excess may be either applied against the
output tax for the next taxable period or refunded
to the Company, as requested by the Company. Any
such refund shall be made within one month after
the date of the letter requesting such refund.

7. Stamp duty on legal documents.

As provided in Law No. 13 of 1985 dated December 27, 1985 re
Stamp Duty.

8. Import duty on goods imported into Indonesia.

(i) Exemption and tax reliefs on import of capital goods,
equipment, machinery (including spare parts), vehicles
(except for sedan cars and station wagons), aircraft,
vessels, other means of transport, consumables
(including chemicals and explosives, but excluding dry
goods and foodstuffs) and raw materials are accorded to
the Company, as provided in Article 12 above, by virtue
of Law No. l of 1967 concerning Foreign Capital
Investment as amended in Law No. 1 of 1967.

(ii) Other goods including personal effects are subject to
import duty laws and regulations from time to time in
effect, except as otherwise provided in Article 12.

(iii) Tobacco and liquor are subject to excise tax in
accordance with the prevailing law.

9. Land and Building Tax (PBB). The Company shall pay Land and
Building Tax (PBB), in Rupiah, as follows:

(i) During the General Survey, Exploration, Feasibility
Studies and Construction Periods, an amount equal to
the amount of deadrent. During the Operating Period,
an amount equal to the amount of deadrent, plus an
additional annual land tax equal to 0.5% times 20% of
gross revenues from Mining operations. Such payments
shall be made in accordance with the provisions set
forth in paragraph 1 of this Article.

(ii) An amount to be measured by the number of square meters
of land area and floor space used by the Company for
its facilities which are closed to the public, such
payment to be made during the term of this Agreement in
accordance with the laws and regulations from time to
time in effect; provided, that the tariffs imposed on
the Company shall be only those of general
applicability in the Mining industry in Indonesia.

10. Levies, taxes, charges and duties imposed by Regional
Governments in Indonesia which have been approved by the
Central Government and are at rates no higher than the fees
and charges prevailing as at the date of the signing of this
Agreement and calculated in a manner no more onerous to the
Company than that prevailing as at the date of the signing
of this Agreement.

11. Except as otherwise provided in this Agreement, general
administrative fees and charges for facilities or services
rendered and special rights granted by the Government to the
extent that such fees and charges have been approved by the
Central Government and are at rates no higher than the fees
and charges prevailing as at the date of the signing of this
Agreement and calculated in a manner no more onerous to the
Company than that prevailing as at the date of the signing
of this Agreement.

12. Tax on the transfer of ownership shall be payable on
motorized vehicles (the tax levied by the Regional
Government where the vehicles are registered at rates
according to the relevant Regional Government regulations
from time to time in effect) and on ships or vessels working
in Indonesia (the tax levied by the Directorate General of
Sea Communication, Ministry of Communication, where the
ships or vessels are registered).

13. Tax Compliance.

(i) The Company shall maintain appropriate tax books and
records and otherwise comply with the tax filing and
payment requirements of the Republic of Indonesia and
any other taxing jurisdictions which may lawfully
impose any tax on the Company.

(ii) The Company and its Subsidiaries and Affiliates are
subject to the provisions of Income Tax Law 1984, Law
No. 7 of 1983 and Law No. 6 of 1983 concerning General
Tax Provisions and Procedures and of this Agreement in
connection with such formal and procedural tax matters
as Tax Identification Number, Tax Return, tax payment,
reporting and rights as to taxation such as tax
objection, refund, tax credit, compensation and
penalties.

(iii) The Company shall maintain tax records for the
Government, in a manner consistent with Article 14 and
may compute and pay all tax payments in United States
Dollars.

(iv) In determining the Company’s net taxable income, sound,
consistent and generally accepted accounting principles
used in the Mining industry shall be employed,
provided, however, that where more than one accounting
practice is found to prevail, the Government shall
consult with the Company with regard to the particular
item. Without limiting the generality of the
foregoing, the Government shall in no event be bound by
the Company’s characterization of any transaction with
an Affiliate for accounting purposes. In the event that
the Government establishes that any payment, deduction,
charges or expenses or other transaction with an
Affiliate is not fair, reasonable and consistent with
the general practice that would have been followed by
independent parties in connection with a transaction of
a similar nature, the Government may, for the purposes
of determining the Company’s income tax liability,
substitute the payment, deduction, charges or expenses
or other transaction which would have prevailed had the
transaction occurred between independent parties.

Unduh Kontrak Karya (Contract of Work) PT Freeport Indonesia : Freeport_COW

ICW: Dugaan Kerugian Negara Dari Royalti PT Freeport Rp 1,6 Triliun

Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan adanya kerugian negara yang disebabkan kurang bayar royalti PT Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia sejak 2002 sampai 2010 yang nilainya mencapai US$ 176,884 juta atau Rp 1,591 triliun.

“Total pembayaran royalti PT Freeport berdasarkan laporan keuangan dari 2002-2010 adalah sebesar US$ 873,2 juta. Sementara berdasarkan hitungan royalti 2002-2010 adalah US$ 1,05 miliar. Sehingga diduga terjadi kekurangan bayar royalti tahun buku 2002-2010 yang berakibat pada dugaan kerugian negara senilai US$ 176,884 atau setara dengan Rp 1,591 triliun,” jelas peneliti ICW Firdaus Ilyas di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2011).

Perbedaan ini didapat Firdaus dari hasil perhitungan ulang ICW terhadap kewajaran pembayaran royalti Freeport tahun buku 2002-2010. Data yang digunakan adalah laporan keuangan Freeport dan sebagai data pembanding menggunakan data laporan keuangan PT Rio Tinto yang memiliki share 40% dalam joint ventures Freeport. ICW juga menggunakan data laporan pemerintah.

“Perhitungan pembayaran royalti itu mengacu kepada tarif dan standar perhitungan yang ada dalam kontrak karya PT Freeport,” lanjutnya.

Sekarang menurut data ICW, pembayaran royalti Freeport untuk tembaga cuma 1,5%-3,5%, sementara emas 1%, dan perak 1%. Padahal harusnya menurut PP 13 tahun 2000 tarif royalti tembaga 4%, Emas 3,75%, Perak 3,25%.

Firdaus mengatakan, karena royalti Freeport belum mengikuti aturan yang berlaku, sehingga negara berpotensi kehilangan US$ 738,138 juta atau Rp 6,643 triliun

“Royalti yang baru direalisasikan PT Freeport sejak 2002 sampai 2010 baru sekitar US$ 873,2 juta,” tegasnya.

ICW juga mendesak pemerintah agar melakukan renegoisasi kontrak karya Freeport dengan menekankan pada kewajiban divestasi dan penguasaan mayoritas (51%) oleh Indonesia. Menurutnya, renegosiasi kontrak karya antara Indonesia dengan Freeport sudah dilakukan sejak 2005 tapi selalu gagal.

“Tapi kan renegosiasi selalu gagal, dan pemerintah beralaskan kontraknya diundur. Jelas ini merugikan kita,” ungkapnya.

Selain itu temuan ICW ini juga bisa sebagai pesan agar pemerintah harus mengaudit dana royalti Freeport. “Paling tidak pemerintah lewat BPK harus melakukan audit ulang. Ini kita sudah dapat kecil dari Freeport malah dikecilin lagi,” tandasnya.

Sumber: detik.com, Selasa 1 November 2011

Unduh Presentasi ICW terkait PT Freeport :Freeport_ICW_1Nov2011

ICW: 10 Tahun, Ada US$79,1 Juta dari Freeport untuk Aparat Keamanan Indonesia

VIVAnews – Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat total dana keamanan dari PT Freeport Indonesia sejak tahun 2001 sampai 2010 mencapai US$79,1 juta.

“Jumlah dana keamanan yang dianggarkan kepada kepolisian berjumlah US$79,1 juta. Jumlah itu sejak tahun 2001-2010,” kata Peneliti ICW Firdaus Ilyas di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan. Selasa, 1 November 2011.

Menurut Firdaus data tersebut diambil dari laporan keuangan PT Freeport Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Ia menilai dana tersebut tidak wajar karena tidak ada dasar hukumnya. Namun ia mengaku belum mengetahui persis bagaimana dana itu dialokasikan–apakah ke pribadi atau institusi.

“Intinya dana itu ilegal. Selain itu dana tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk suap, karena pemberian uang itu tidak ada dasar hukumnya,” ujarnya. “Kami akan laporkan data ini dalam waktu dekat, kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk disidik,” lanjutnya.

Menanggapi lontaran itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Saud Usman Nasution mengatakan,pihaknya masih melakukan klarifikasi. “Masalah uang yang US$14 juta kami kan belum tahu siapa yang terima, katanya diberikan kepada pemerintah, pemerintah yang mana juga kami nggak tahu,” kata dia kepada VIVAnews.

Polri, dia menambahkan, siap mengevaluasi kembali pola pengamanan selama ini.

Yang pertama kali dilakukan Polri, dia menjelaskan, adalah melakukan klarifikasi kepada Freeport. “Kami lihat data-datanya, ke mana saja, siapa saja dan juga kapan, juga untuk apa, sih. Kami lihat di koran dan media online juga dan juga sedang menunggu laporan mereka,” kata dia.

Setelah itu, baru akan dilihat apakah ada penyimpangan atau tidak. “Kalau ada penyimpangan oleh anggota, kami akan tindak tegas. Kami siap bertanggung jawab.”

Menurut Saud, Mabes Polri telah meminta data dari Freeport “tapi datanya belum datang”. Polda Papua juga dimintai data serupa.

Saud menolak berkomentar lebih lanjut soal “uang saku” yang dinyatakan Kapolri. “Sekarang ini kami coba klarifikasi dulu di lapangan, ada nggak menerima uang itu. Kalau ada, bagaimana ceritanya dan untuk apa? Baru kami lihat ada penyimpangan atau tidak,” kata dia. “Kan bukan saya yang menyatakan salah, sudah ada mekanisme hukumnya.”

Berikut rincian “dana keamanan” Freeport yang dilansir ICW:

2001: US$4,7 juta
2002: US$5,6 juta
2003: US$5,9 juta
2004: US$6,9 juta
2005: US$6,0 juta
2006: US$9,0 juta
2007: US$9,0 juta
2008: US$8,0 juta
2009: US$10,0 juta
2010: US$14,0 juta

Sumber: vivanews.com, Selasa 1 November 2011